Nasional

PDIP Dukung Jenderal Suyudi Jadi Kapolri Baru, Hasto Beri Catatan Penegakan Hukum

PDIP mendukung keputusan reshuffle kabinet yang menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit Prabowo.
PDIP mendukung keputusan reshuffle kabinet yang menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru menggantikan Listyo Sigit Prabowo.

PDIP menyatakan dukungan terhadap reshuffle kabinet yang menunjuk Komjen Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru. Partai berharap pergantian ini memperkuat profesionalitas dan integritas Polri.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menyatakan dukungan terhadap keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam reshuffle kabinet yang turut mengganti Kepala Kepolisian RI. Komjen Suyudi Ario Seto resmi ditunjuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru.

Reshuffle Kabinet Jadi Momentum Perbaikan Polri

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai pergantian Kapolri dalam reshuffle kabinet kali ini bukan sekadar pergantian di pucuk pimpinan Korps Bhayangkara semata. Menurutnya, penunjukan pimpinan baru Polri harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat profesionalitas, netralitas, dan integritas institusi kepolisian.

"Polri harus menjadi alat negara, bukan alat kekuasaan. Netralitas, profesionalitas, dan integritas Polri harus diperkuat kembali," kata Hasto dalam keterangannya, Kamis (1/10).

Soal Kesetaraan Hukum dan Stigma No Viral No Justice

Hasto turut mencermati sejumlah pernyataan Suyudi saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, terutama terkait prinsip kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum serta stigma "no viral no justice" yang kerap muncul di masyarakat. Ia berharap pernyataan tersebut tidak berhenti sebagai wacana, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di lapangan.

"Bahkan, prinsip-prinsip tersebut harus menjadi kultur Polri dalam memberikan pelayanan dan keadilan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurut Hasto, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh bagaimana hukum ditegakkan secara adil tanpa memandang latar belakang maupun status sosial seseorang. Ia menegaskan keberhasilan kepemimpinan Polri ke depan tidak cukup diukur dari program kerja atau capaian administratif semata.

"Ukuran keberhasilan harus diletakkan pada kepercayaan publik dan terciptanya supremasi hukum, sehingga rakyat mendapatkan," ujar Hasto.

Dasar Hukum Pelantikan Kapolri Baru

Pelantikan Suyudi sebagai Kapolri dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10), berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97/TK/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dukungan dari partai pendukung pemerintah seperti PDIP ini menjadi sinyal positif bagi kelancaran transisi kepemimpinan di tubuh Polri pascareshuffle kabinet, sekaligus menegaskan harapan publik agar institusi kepolisian semakin dipercaya masyarakat luas.

Selain Suyudi, posisi Wakil Kapolri turut mengalami pergantian dalam rangkaian keputusan yang sama. Publik kini menanti langkah konkret jajaran pimpinan baru Polri dalam menjawab berbagai tantangan penegakan hukum yang selama ini disorot masyarakat.