Ulasan mendalam menegaskan friksi elite PBNU tidak mengubah ritme kegiatan NU di tingkat daerah.
Analisis kebijakan restorative justice Kejagung dalam penghentian tujuh perkara yang menonjolkan keseimbangan antara norma hukum
Konflik elite PBNU memicu ajakan islah dan evaluasi struktur jam’iyyah, dengan PBNU menegaskan tidak ada pemakzulan.
Mengurai konteks historis dan konstitusional pernyataan Sjafrie tentang penertiban SDA dan amanat Pasal 33.
Rapat Hambalang dibaca dalam konteks sejarah panjang pengelolaan SDA Indonesia dan dinamika sosial-budayanya.
Pernyataan Gus Yahya menegaskan tarik-menarik tafsir kewenangan di PBNU dalam bingkai tradisi dan mandat Muktamar
Surat terbuka keluarga eks Dirut ASDP mengurai perbedaan hitung kerugian negara dan dampak sosial vonis kasus…
Konflik PBNU dibaca sebagai pertarungan tafsir konstitusi setelah Gus Yahya menyebut Syuriah bertindak sepihak tanpa musyawarah.
Kebijakan PR membaca diulas dalam konteks budaya dan sejarah literasi Indonesia.
Surat Syuriyah PBNU dibaca melalui konteks historis dan kultural dinamika internal Nahdlatul Ulama.