Tsunami vulkanik Selat Sunda menjadi perhatian dalam mitigasi Gunung Anak Krakatau. Daryono meminta pemerintah memperkuat pemantauan, tata ruang pesisir, dan kesiapan evakuasi masyarakat.
Tsunami vulkanik Selat Sunda membutuhkan pola mitigasi khusus karena pemicunya dapat berbeda dari tsunami akibat gempa. Daryono menilai pemerintah perlu memperkuat kesiapan menghadapi skenario tersebut.
Ia menyoroti pentingnya jaringan pemantauan yang mampu menangkap perubahan kondisi lereng secara cepat. Sistem tersebut mencakup tide gauge, radar cuaca maritim, dan sensor deformasi lereng real-time.
Lebih jauh, kesiapan masyarakat menjadi bagian penting karena jeda waktu tsunami dapat sangat singkat. Warga pesisir perlu segera melakukan evakuasi ketika melihat indikasi erupsi besar atau mendengar sirene.
Mitigasi Gunung Anak Krakatau Berbasis Risiko
Menurut Daryono, pemerintah juga perlu menerapkan tata ruang berdasarkan tingkat kerawanan. Zona kerawanan bencana di pesisir Selat Sunda perlu mengatur pembangunan pada area yang rawan paparan tsunami vulkanik.
Dalam praktiknya, langkah tersebut dapat berjalan bersama pembangunan jalur evakuasi tsunami dan Tempat Evakuasi Sementara di kawasan yang lebih tinggi.
Tak hanya itu, penanaman mangrove di sepanjang pesisir Selat Sunda turut masuk dalam langkah mitigasi yang perlu mendapat perhatian.
Di sisi lain, Badan Geologi Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak berpotensi memicu tsunami seperti pada 2018.
Kondisi fisik gunung kini berbeda dari periode sebelum tsunami 2018. Setelah runtuhan besar, proses pembentukan kembali tubuh gunung belum mencapai volume kritis yang membahayakan perairan sekitar.
Risiko Tsunami Vulkanik Tidak Hilang Permanen
Meski kondisi terkini dinilai lebih stabil, Daryono mengingatkan mekanisme longsoran lereng tetap menjadi ancaman selama tubuh gunung terus bertumbuh.
Faktanya, lava baru yang terus menumpuk dapat membentuk kembali struktur gunung. Jika struktur mencapai ketidakstabilan, longsoran lereng dapat menjadi salah satu risiko yang perlu diperhitungkan.
Karena itu, edukasi kebencanaan perlu mencakup risiko multi-hazard di wilayah pesisir. Ancaman tidak hanya berasal dari gempa tektonik, tetapi juga tsunami non-tektonik.
Yang jadi sorotan, masyarakat tidak perlu menunggu kepastian informasi ketika indikator bahaya sudah terlihat. Evakuasi mandiri menjadi langkah penting dalam menghadapi ancaman dengan waktu respons terbatas.
Selanjutnya, pemerintah perlu menjaga pemantauan dan sistem peringatan tetap berfungsi. Edukasi juga harus membantu warga mengenali indikator visual serta memahami rute menuju lokasi aman.