bahasakita.id – Kemerdekaan Ramadan dalam narasi 9 Ramadan yang dihidupkan Thoriqoh Shiddiqiyyah bertumpu pada satu garis tegas: pembedaan antara bangsa dan negara. Di titik ini, 17 Agustus 1945 dan 18 Agustus 1945 tidak dilebur dalam satu ingatan, melainkan dipahami sebagai dua momentum berbeda yang saling melengkapi.
Di Ploso, Jombang, peringatan 9 Ramadan digelar sebagai tasyakuran dan pelurusan sejarah. Istilah itu merujuk pada upaya menempatkan proklamasi sebagai pembebasan bangsa, sementara pengesahan UUD 1945 serta pemilihan presiden sehari setelahnya dipahami sebagai lahirnya negara.
Mursyid Shiddiqiyyah, Syekh Muchammad Muchtarullohil Mujtaba Mu’thi, berulang kali menegaskan perbedaan itu. Menurutnya, bangsa adalah komunitas historis yang merdeka pada 17 Agustus. Negara adalah konstruksi hukum dan politik yang resmi berdiri pada 18 Agustus.
Dalam kerangka tersebut, kemerdekaan Ramadan bukan sekadar penanda waktu hijriah. Ia menjadi ruang refleksi atas dua lapis peristiwa yang sering disatukan tanpa pembeda. Yang kerap luput diperhatikan, pemisahan ini bukan soal mengganti tanggal nasional, melainkan soal memperjelas makna.
Dua Tanggal, Dua Dimensi Sejarah
Secara faktual, 17 Agustus 1945 menandai proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia. Sementara itu, 18 Agustus 1945 menjadi hari pengesahan UUD 1945 dan pemilihan presiden, yang memperkuat fondasi negara sebagai entitas hukum.
Dalam sudut pandang ini, bangsa hadir lebih dulu sebagai subjek sejarah. Negara menyusul sebagai wadah formalnya. Artinya, kemerdekaan Ramadan mengajak jamaah membaca kembali urutan logika tersebut.
Narasi ini disampaikan berulang dalam berbagai kesempatan. Ia membentuk pemahaman bahwa nasionalisme tidak hanya berdiri di atas simbol, tetapi juga ketepatan membaca kronologi.
Ramadan sebagai Ruang Penegasan Makna
Mengapa 9 Ramadan dipilih? Dalam praktiknya, bulan Ramadan dipandang sebagai bulan syukur. Momentum itu digunakan untuk menegaskan kembali tafsir sejarah tersebut.
Doa dan sujud syukur massal pada malam 9, 10, hingga 11 Ramadan menjadi wadah kolektif untuk merawat ingatan kebangsaan. Namun, fokusnya tetap pada penjernihan istilah bangsa dan negara.
Diskursus ini bahkan pernah dibahas dalam forum di Gedung Nusantara V MPR RI. Percakapan yang muncul bukan tentang perubahan hari kemerdekaan, melainkan tentang cara memaknai ulang momentum sejarah dalam perspektif keagamaan.
Dalam konteks itu, kemerdekaan Ramadan menjadi lensa pembacaan. Ia menghubungkan dimensi spiritual dengan ketelitian historis, tanpa menafikan kalender nasional yang sudah mapan.