Reformasi intelijen Jerman mengubah wajah dinas rahasia negara itu secara fundamental. Kabinet Jerman menyetujui rancangan undang-undang yang memberikan kewenangan operasional baru kepada BND dan BfV. Era baru dinas intelijen Jerman diperkirakan dimulai awal 2027.
Kabinet Jerman menyetujui rancangan undang-undang reformasi intelijen dalam rapat di Berlin pada Rabu (12/8). Parlemen masih harus memberikan persetujuan final. Namun, mayoritas kubu konservatif CDU/CSU dan Partai Sosial Demokrat kemungkinan besar akan meloloskan rancangan itu.
Sementara itu, Jerman akan memulai era baru bagi dinas intelijen pada awal 2027. Wewenang mereka akan jauh melampaui kewenangan yang berlaku sekarang. BND dan Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) akan bertransformasi menjadi lembaga dengan kemampuan operasional penuh.
Kewenangan Operasional BND dan BfV Diperluas
Secara faktual, dinas intelijen Jerman selama ini hanya boleh mengumpulkan informasi. Badan intelijen negeri sahabat seperti CIA, Mossad, maupun badan serupa di Inggris dan Prancis memiliki kemampuan operasional. Jerman kini ingin menyamakan kedudukan tersebut.
Dengan kata lain, BND dapat membalas serangan siber dengan melumpuhkan infrastruktur teknologi informasi musuh. BND juga dapat melakukan sabotase di luar negeri jika situasi memanas. Selain itu, badan intelijen dalam negeri akan memperoleh kewenangan memanipulasi atau menghapus data.
Tak hanya itu, BfV juga akan memperoleh kewenangan memasuki rumah tanpa izin hakim. Polisi Jerman sendiri secara tegas membutuhkan persetujuan lembaga peradilan untuk tindakan serupa. Artinya, batas antara intelijen dan kepolisian mulai kabur.
Ancaman Siber Jerman Jadi Prioritas Reformasi
Reformasi ini akan menjadi perubahan terbesar dalam sejarah Jerman pasca-1945. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Jerman membentuk pemisahan kewenangan sebagai pelajaran dari kekejaman Gestapo. Badan intelijen mengumpulkan informasi, sedangkan polisi menangani pencegahan ancaman.
Menteri Dalam Negeri Alexander Dobrindt menyebut lembaga itu sebagai dinas intelijen yang sesungguhnya. Ia berharap reformasi menghasilkan arsitektur keamanan yang lebih kokoh. Sabotase, spionase, dan serangan siber membutuhkan jawaban baru dari aparat keamanan.
Lebih jauh, BND dan Verfassungsschutz juga akan memperoleh kewenangan analisis data besar menggunakan kecerdasan buatan. Mereka dapat mencocokkan data biometrik dengan informasi yang tersedia untuk publik di Internet. Pemerintah juga akan memperpanjang masa penyimpanan data mereka.
Badan intelijen dalam negeri juga akan mengakses rekaman pengawasan video pribadi dan publik secara waktu nyata. Kewenangan itu akan menjadi bagian dari operasional sehari-hari mereka. Pemerintah memberikan kemampuan operasional agar dapat menghadapi terorisme negara modern secara efektif.
Dobrindt menegaskan pemerintah memberikan kemampuan operasional dan kewenangan aktif kepada badan-badan tersebut. Tujuannya adalah menghadapi terorisme negara modern dan kekerasan ekstremis secara efektif. Ia menyebut ancaman tersebut membutuhkan respons keamanan yang serius.