Bahasa Kita – Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyampaikan keberatan keras kepada pemerintah Norwegia setelah pencabutan lisensi ekspor rudal anti-kapal Naval Strike Missile atau NSM untuk Malaysia. Langkah itu dinilai berdampak langsung terhadap kesiapan pertahanan negara serta program modernisasi militer Malaysia.
Keyword Anwar Ibrahim menjadi perhatian setelah pernyataan resminya diunggah melalui Facebook dan dikutip di Kuala Lumpur pada Kamis, 14 Mei. Dalam pernyataannya, Anwar mengungkapkan protes tersebut disampaikan langsung kepada Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store melalui percakapan telepon.
Menurut Anwar, keputusan Norwegia dilakukan secara sepihak dan tidak dapat diterima. Pemerintah Norwegia disebut mencabut lisensi ekspor sistem NSM beserta sistem peluncurnya dengan alasan melindungi keamanan nasional mereka.
Anwar menegaskan Malaysia telah memenuhi seluruh kewajiban kontrak sejak 2018 secara cermat dan sesuai kesepakatan. Dalam sudut pandang Kuala Lumpur, tidak ada pelanggaran yang dilakukan Malaysia selama proses kerja sama berlangsung.
“Saya telah menyampaikan keberatan keras Malaysia dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store,” kata Anwar.
Ia menambahkan Malaysia menjalankan seluruh komitmen kontrak dengan itikad baik. Namun pada kenyataannya, Norwegia dinilai tidak menunjukkan sikap serupa terhadap Malaysia.
“Namun tampaknya Norwegia tidak merasa perlu menunjukkan sikap yang sama kepada kami maupun menjunjung itikad baik tersebut,” tegasnya.
Yang jadi sorotan bukan hanya pencabutan lisensi rudal, tetapi juga pesan diplomatik yang muncul dari keputusan tersebut. Dalam praktiknya, hubungan pertahanan antarnegara sangat bergantung pada kepercayaan dan kepastian kontrak jangka panjang.
Anwar Ibrahim menilai keputusan Norwegia dapat memengaruhi kesiapan operasional pertahanan Malaysia. Dampaknya terasa terutama pada program Littoral Combat Ship atau LCS yang menjadi bagian penting modernisasi militer negara tersebut.
Program LCS selama ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pertahanan laut Malaysia. Dengan dicabutnya lisensi ekspor NSM, sistem persenjataan yang direncanakan untuk mendukung kapal tempur tersebut berpotensi terganggu.
Di sisi lain, Anwar juga mengingatkan bahwa efek keputusan itu tidak berhenti pada hubungan bilateral semata. Ia menyebut langkah tersebut dapat membawa dampak lebih luas terhadap keseimbangan kawasan.
Hal krusialnya terletak pada kepercayaan terhadap pemasok pertahanan global. Malaysia menilai stabilitas kontrak menjadi faktor utama dalam kerja sama militer internasional.
Dalam pernyataannya, Anwar turut menyoroti posisi pemasok pertahanan Eropa di mata negara mitra. Ia menilai keputusan pembatalan sepihak dapat mengikis kredibilitas mereka sebagai mitra strategis.
“Kontrak bukanlah konfeti yang bisa ditebarkan secara sewenang-wenang,” ujar Anwar.
Ia menegaskan bahwa pemasok pertahanan tidak bisa begitu saja mengingkari komitmen tanpa konsekuensi terhadap reputasi internasional mereka.
“Jika pemasok pertahanan Eropa merasa berhak mengingkari komitmen tanpa konsekuensi, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan lenyap begitu saja,” lanjutnya.
Secara faktual, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya melihat persoalan ini sebagai isu pengadaan senjata. Dalam konteks lebih luas, Kuala Lumpur menilai keputusan Norwegia menyangkut konsistensi hubungan strategis dan kepastian kerja sama pertahanan antarnegara.