Kritik reformasi intelijen Jerman terus menguat dari berbagai pihak. Organisasi kebebasan sipil dan partai oposisi menilai rancangan undang-undang itu berbahaya. Mereka mempertanyakan nasib pengawasan dan perlindungan data pribadi warga.
Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) menilai sebagian besar rancangan undang-undang pemerintah bertentangan dengan konstitusi. Rancangan itu tebalnya lebih dari 700 halaman. Pakar GFF Kai Dittmann menyoroti kewenangan luas mengakses rekaman pengawasan video secara waktu nyata.
Dittmann juga mengkritik pencocokan biometrik dengan gambar publik di Internet. Ia menambahkan penggunaan data intelijen untuk melatih AI juga bermasalah. Menurutnya, intervensi sedalam itu tidak punya batas yang memadai dan jelas.
Pengawasan Dinas Rahasia Jadi Sorotan Kritis
Imbasnya, tak terhitung banyaknya orang yang tidak bersalah dapat terdampak. Dittmann menegaskan kewenangan tambahan untuk BND juga bermasalah secara konstitusional. Badan intelijen luar negeri itu tak lagi hanya mengumpulkan informasi. Ia juga akan mencegah ancaman dan beroperasi di dalam negeri.
Dengan demikian, batas konstitusional antara intelijen, polisi, dan militer menjadi kabur. GFF juga memiliki keberatan serius terhadap rencana reformasi pengawasan dinas intelijen. Pengawasan tersebut akan berpusat pada Dewan Pengawasan Independen.
Pada saat yang sama, pemerintah berencana mencabut sebagian besar kewenangan Komisaris Federal untuk Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi. Kesimpulan Dittmann: dinas intelijen memperoleh kekuasaan yang jauh lebih besar. Sementara itu, pengawasan terhadap aparat tersebut justru semakin lemah.
Clara Bünger dari Partai Kiri menyampaikan kekhawatiran serupa. Ia menegaskan badan intelijen dalam banyak kasus tidak lagi wajib memberi tahu pihak yang terdampak. Artinya, perlindungan hukum yang efektif tidak lagi terjamin di masa depan.
Partai Kiri akan menentang perubahan negara menuju sistem otoriter. Bünger menegaskan polisi rahasia tidak boleh pernah ada lagi di Jerman. Sementara itu, Partai Hijau memberikan pujian sekaligus kritik terhadap rancangan tersebut.
Kebebasan Sipil Jerman Dipertaruhkan
Pakar intelijen Partai Hijau Konstantin von Notz menilai reformasi sangat mendesak. Ia juga mendukung kewenangan BND yang lebih kuat. Namun, kewenangan untuk Verfassungsschutz sulit menyelaraskan dengan prinsip pemisahan kewenangan intelijen dan kepolisian.
Asosiasi industri Internet eco juga menyuarakan kekhawatiran. Anggota dewan Klaus Landefeld mengakui dinas intelijen memang membutuhkan kemampuan teknologi modern. Namun, batasnya tercapai ketika negara membiarkan celah keamanan tetap terbuka demi aksesnya sendiri.
Landefeld menegaskan pihak berwenang harus menutup kerentanan. Mereka tidak boleh menjadikan celah keamanan sebagai alat intelijen. Pihak berwenang harus menutup celah, bukan memanfaatkannya.
Di sisi lain, Ketua Komite Pengawasan Parlemen Marc Henrichmann membela reformasi. Ia menegaskan Jerman memiliki dinas intelijen dengan pengawasan paling ketat sedunia. Ia menambahkan kepercayaan terhadap aparat keamanan sendiri kini sangat penting.