Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tetap mempertahankan kebijakan melarang warga negara Israel memasuki wilayahnya. Perdana Menteri Malaysia menyatakan kebijakan tersebut telah berlaku selama puluhan tahun dan tidak melanggar hukum internasional.
Anwar Ibrahim kembali menegaskan sikap pemerintah Malaysia terkait larangan masuk bagi warga negara Israel. Pernyataan itu disampaikan setelah muncul kritik dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum internasional.
Menurut Anwar, Malaysia tidak memiliki kewajiban mengubah kebijakan yang telah diterapkan selama beberapa dekade. Ia juga menegaskan negaranya tidak akan tunduk pada tekanan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
Selain itu, Anwar membedakan kebijakan terhadap warga negara Israel dengan pandangan terhadap masyarakat Yahudi. Ia menyebut larangan tersebut berkaitan dengan sikap Malaysia terhadap konflik Palestina dan Gaza.
Anwar Ibrahim Sebut Kebijakan Malaysia Sudah Berlaku Puluhan Tahun
Anwar menjelaskan kebijakan tersebut bukan aturan baru. Menurutnya, Malaysia telah lama menolak kehadiran warga negara Israel sebagai bagian dari kebijakan luar negeri yang konsisten terhadap isu Palestina.
“Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan tidak akan mengizinkan warga negara Israel menginjakkan kaki di Malaysia,” tegas Anwar dalam pernyataannya.
Secara faktual, pernyataan itu muncul setelah delapan anggota Kongres AS mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Mereka meminta pemerintah Amerika Serikat meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonomi dengan Malaysia.
Surat tersebut juga menyerukan penghentian pendanaan program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional yang selama ini memberikan pelatihan kepada personel militer Malaysia.
Meski demikian, Anwar menilai kritik tersebut tidak berdasar. Ia menyatakan banyak negara juga menerapkan pembatasan serupa, sementara Malaysia telah menjalankan kebijakan itu selama puluhan tahun.
Anwar menegaskan Malaysia tetap mempertahankan hubungan baik dengan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan, investasi, dan hubungan bilateral. Namun, pemerintah Malaysia tetap menyampaikan sikapnya terhadap konflik Palestina dan Gaza sesuai kebijakan yang dianut.