bahasakita.id — Penolakan kolektif negara-negara anggota NATO untuk terlibat dalam eskalasi militer di Iran pasca-Operasi Epic Fury menghadirkan diskursus serius mengenai relevansi pakta pertahanan dalam geopolitik modern. Secara ontologis, nato didefinisikan sebagai aliansi defensif yang terikat pada wilayah geografis tertentu, sehingga permintaan Amerika Serikat untuk melakukan intervensi ofensif di Selat Hormuz menciptakan benturan norma hukum. Jerman dan Prancis, sebagai poros kekuatan Eropa, memilih untuk mempertahankan kejernihan interpretasi mandat aliansi guna menghindari jebakan perang yang tidak terencana.
Eksaminasi terhadap sikap Berlin menunjukkan bahwa Kanselir Friedrich Merz memandang konflik ini sebagai anomali yang tidak memenuhi syarat aktivasi Pasal 5 NATO. Penegasan ini didukung oleh fakta bahwa serangan awal ke Teheran pada 28 Februari 2026 merupakan langkah unilateral yang tidak melibatkan konsensus sekutu. Akibatnya, muncul skeptisisme global mengenai tujuan strategis jangka panjang dari pendudukan atau penghancuran infrastruktur militer Iran yang terus berubah setiap harinya dalam narasi pejabat Washington.
Dialektika Kepentingan: Antara Kedaulatan Eropa dan Dominasi Amerika
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares memberikan perspektif kritis dengan menyerukan agar Eropa segera “bangun” dan menggunakan nalar diplomasi daripada mengikuti ritme genderang perang. Spanyol bersama Italia secara konsisten menolak perluasan misi angkatan laut yang bersifat anti-bajak laut menjadi misi tempur terbuka di Selat Hormuz. Hal ini mencerminkan adanya keinginan kuat dari negara-negara Mediterania untuk tidak menambah ketegangan di kawasan yang merupakan jalur vital pasokan energi dunia.
“Kita tidak boleh melakukan apa pun yang akan menambah ketegangan atau menyebabkan situasi semakin memanas,” tegas José Manuel Albares pada 17 Maret 2026. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius secara semi-esei menyimpulkan posisi mayoritas Eropa: “Ini bukan perang kami, kami tidak memulainya,” sebuah pernyataan yang menegaskan batas etis dan politis antara bantuan sekutu dan keterlibatan buta dalam konflik ofensif.
Implikasi Strategis dan Gejolak Ekonomi di Selat Hormuz
Secara militer, keengganan anggota nato juga didasari pada kalkulasi risiko yang sangat tinggi di jalur pelayaran sempit tersebut. Selat Hormuz dipandang sebagai wilayah yang tidak aman bagi kapal perusak manapun jika harus berhadapan dengan asimetri kekuatan rudal pesisir Iran. Dampak dari kegagalan konsensus militer ini telah memicu anomali ekonomi, di mana harga minyak mentah melambung hingga US$119 per barel, memberikan tekanan fiskal yang hebat bagi negara-negara net importir, termasuk Indonesia yang harus menanggung beban subsidi energi hingga belasan triliun rupiah.
“Tidak ada keinginan untuk intervensi militer,” ungkap Kallas Kaja, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, setelah pertemuan di Brussels pada 16 Maret 2026. Keterangan ini mengunci posisi bahwa tanpa mandat PBB atau kejelasan strategis, aliansi tidak akan bergerak. Fenomena ini memaksa kita untuk melihat kembali apakah struktur keamanan kolektif yang ada masih mampu mengakomodasi ambisi unilateral anggota terbesarnya di tengah dunia yang semakin multipolar.
Keadilan dalam hubungan internasional menuntut adanya penghormatan terhadap kedaulatan dan mekanisme diplomasi di atas supremasi kekuatan senjata. Ketegangan antara Trump dan para pemimpin Eropa saat ini adalah cermin dari retaknya kohesi barat yang selama ini dianggap solid. Penuntasan krisis di Selat Hormuz memerlukan akal sehat dan negosiasi, bukan sekadar unjuk kekuatan yang mengabaikan dampak kemanusiaan dan stabilitas ekonomi global. ***