bahasakita.id – Amerika melalui Board of Peace yang digagas Donald Trump kini berada di simpang legitimasi politik, setelah Hamas menegaskan bahwa masa depan Gaza tidak dapat dibahas sebelum agresi dihentikan dan blokade dicabut. Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan sekadar rekonstruksi, melainkan siapa yang berhak menentukan kerangka perdamaian.
Hamas menyatakan setiap proses politik harus diawali penghentian total agresi serta jaminan hak nasional Palestina. “Setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza harus dimulai dengan penghentian total agresi dan pencabutan blokade,” demikian pernyataan resminya. Dengan kata lain, legitimasi politik menurut Hamas bersumber dari pengakuan atas hak kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Sementara itu, Donald Trump justru memperkenalkan Board of Peace sebagai wadah rekonstruksi dan stabilisasi. Forum itu telah menghimpun komitmen dana miliaran dolar AS serta rencana pembentukan pasukan stabilisasi internasional. Amerika memosisikan inisiatif tersebut sebagai jalan keluar pragmatis setelah gencatan senjata rapuh.
Dua Sumber Legitimasi yang Berseberangan
Secara konseptual, Board of Peace dirancang mengawasi pemerintahan transisi Gaza melalui Komite Nasional Administrasi Gaza. Namun dalam piagamnya, mandat diperluas hingga mencakup penyelesaian konflik global.
Di sinilah muncul pertanyaan utama: legitimasi siapa yang lebih menentukan masa depan Gaza? Bagi Amerika, legitimasi lahir dari dukungan negara-negara dan komitmen pendanaan. Bagi Hamas, legitimasi bertumpu pada penghentian agresi dan pengakuan hak politik rakyat Palestina.
Israel menambah lapisan kompleksitas. Pemerintahnya menegaskan rekonstruksi tidak bisa berjalan sebelum Gaza didemiliterisasi. Posisi ini selaras dengan pendekatan keamanan yang diusung Amerika.
Diplomasi atau Reposisi Kekuasaan?
Peluncuran Board of Peace di Davos menandai ambisi diplomasi baru Washington. Sebanyak 19 dari 36 negara undangan menandatangani piagamnya. Namun sejumlah negara Eropa memilih tetap pada mekanisme PBB.
Dalam kerangka itu, Board of Peace tidak hanya soal Gaza. Perluasan mandat memicu kekhawatiran bahwa lembaga baru ini berpotensi mengubah arsitektur tata kelola perdamaian global.
Di sisi lain, Hamas menolak membahas masa depan Gaza tanpa prasyarat penghentian agresi. Sikap tersebut secara langsung menantang desain diplomasi Donald Trump. Artinya, sebelum rekonstruksi dimulai, pertarungan legitimasi lebih dulu berlangsung.
Amerika menawarkan stabilisasi dan dana sebagai fondasi. Hamas menuntut penghentian kekerasan sebagai syarat moral. Di simpang inilah Gaza berdiri, di antara dua kerangka yang sama-sama mengklaim jalan menuju perdamaian.