Bahasa Kita – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memeriksa pelapor terkait perubahan status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas. Langkah ini menandai dimulainya penelusuran etik atas keputusan pengalihan penahanan yang sempat memicu sorotan publik.
Ketua Umum ARUKKI, Marselinus Edwin Hardhian, hadir di gedung ACLC KPK untuk memberikan klarifikasi sebagai pelapor. Ia menjelaskan dasar laporan yang sebelumnya dikirim melalui surat elektronik.
Kasus tahanan rumah Yaqut menjadi perhatian karena informasi awal justru beredar dari sumber di luar KPK. Setelah itu, muncul penjelasan berbeda mengenai alasan perubahan status penahanan.
Apa yang Didalami Dewas?
Marselinus menyebut dirinya dimintai keterangan mengenai alasan pelaporan. Salah satu poin yang disampaikan ialah dugaan tidak terbukanya informasi kepada masyarakat.
Menurutnya, publik tidak menerima penjelasan langsung sejak awal. Informasi baru muncul setelah beredar keterangan dari pihak lain, lalu disusul pernyataan resmi yang berbeda-beda.
Yang jadi sorotan, perbedaan alasan itu menyangkut permohonan keluarga, kondisi kesehatan, hingga strategi penyidikan. Pergeseran narasi tersebut dinilai perlu diuji dari sisi etik.
Fokus pada Transparansi
Dewas KPK memiliki kewenangan menilai perilaku insan KPK, bukan mengadili pokok perkara pidana. Karena itu, pemeriksaan diarahkan pada tata kelola keputusan dan penyampaian informasi publik.
Dalam konteks tersebut, tahanan rumah Yaqut dipandang sebagai kebijakan yang harus dijelaskan secara terang. Apalagi status penahanan menyangkut hak tersangka dan kepercayaan masyarakat.
Di sisi lain, Dewas belum menyampaikan kesimpulan apa pun. Tahapan saat ini masih berupa pengumpulan keterangan dari pelapor.
Mengapa Pengalihan Ini Dipersoalkan?
Yaqut sempat keluar dari rumah tahanan KPK saat periode Lebaran dan menjalani tahanan rumah. Kebijakan itu memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum, urgensi, dan prosedur yang dipakai.
Tak sedikit yang menilai perubahan status penahanan seharusnya diumumkan secara terbuka sejak awal. Dengan begitu, ruang spekulasi dapat ditekan.
Pada sisi yang sama, KPK sebelumnya menyatakan langkah tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyidikan. Namun hasil strategi itu belum dijelaskan ke publik.
Marselinus mengatakan pihak Dewas memberi sinyal akan memanggil pihak terlapor setelah memeriksa pelapor. Nama yang dilaporkan meliputi unsur pimpinan hingga pejabat terkait.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengaku belum menerima surat permintaan keterangan. Ia menyatakan menunggu proses yang berjalan di Dewas.
Secara faktual, perkara etik ini kini bergerak pada dua pertanyaan utama: apakah prosedur pengalihan penahanan sudah tepat, dan apakah informasi kepada publik telah disampaikan secara jujur.
Jawaban atas dua hal itu akan menentukan bagaimana Dewas memandang polemik tahanan rumah Yaqut dalam kerangka etik kelembagaan.