Efisiensi anggaran MBG menjadi fokus pemerintah setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebutuhan dana Program Makan Bergizi Gratis berada di bawah proyeksi sebelumnya. Langkah tersebut disertai pembentukan tim pengawas nasional untuk memastikan pelaksanaan program tetap efektif dan tepat sasaran.
Pemerintah kembali melakukan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal tanpa mengurangi substansi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebutuhan anggaran MBG akan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp260 triliun.
Menurut Purbaya, rencana penghematan tersebut telah dibahas bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang. Ia menegaskan efisiensi dilakukan secara signifikan, namun manfaat utama program tetap dipertahankan.
Selain itu, pemerintah menilai pengelolaan anggaran yang lebih efisien akan membuat pelaksanaan MBG berjalan lebih efektif sekaligus meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana negara.
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Pengawasan MBG
Tak hanya melakukan efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan juga membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh daerah.
Tim tersebut melibatkan jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di berbagai kabupaten dan kota.
Menurut Purbaya, pola pengawasan baru dibuat agar proses evaluasi berlangsung lebih independen.
“Jadi pengawasannya akan lebih terstruktur, dan kan yang ngawasin bukan BGN sendiri, jadi tempat saya. Kita enggak akan kongkalikong. Kalau yang ngawasin BGN sendiri kan ada vested interest,” kata Purbaya.
Tim pengawas mulai bekerja pada pekan depan. Selanjutnya, pemerintah akan melakukan evaluasi operasional serta serapan anggaran MBG secara berkala setiap dua bulan.
Purbaya juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah dalam menjalankan program.
DPR Dukung Langkah Penghematan Anggaran
Sementara itu, Komisi IX DPR RI menyepakati empat langkah efisiensi yang diajukan Badan Gizi Nasional. Berdasarkan pembahasan awal, skema tersebut diperkirakan mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp40 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menilai rancangan efisiensi yang dipaparkan pimpinan BGN memberikan ruang penghematan yang cukup besar.
Menurutnya, BGN telah berkomitmen melakukan exercise penghematan, baik terhadap anggaran tahun berjalan maupun perencanaan tahun 2027.
BGN sebelumnya mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp270 triliun pada 2027, meningkat dibandingkan alokasi tahun 2026 sebesar Rp268 triliun. Namun, DPR memperkirakan angka tersebut akan turun setelah seluruh skema efisiensi selesai dihitung.
Komisi IX memberikan waktu dua pekan kepada BGN untuk menyelesaikan simulasi penghematan. Pekan depan, DPR kembali menggelar rapat dengar pendapat guna membahas finalisasi besaran efisiensi yang akan diterapkan.
Empat Langkah Efisiensi Masih Dibahas
Dalam pembahasan bersama DPR, BGN menawarkan empat strategi utama untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan MBG.
- Mengevaluasi jumlah penerima manfaat, termasuk opsi penyesuaian sasaran penerima pada jenjang SMA atau sederajat.
- Mengurangi intensitas penyaluran makanan dari 25 hari menjadi sekitar 20 hari dalam sebulan dengan pelaksanaan pada hari kerja.
- Menyesuaikan insentif SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.
- Menerapkan sistem klaster terhadap SPPG berdasarkan kapasitas dan kinerja sehingga besaran anggaran lebih proporsional.
Keempat langkah tersebut masih dalam tahap pembahasan bersama DPR sebelum diterapkan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis.