Strong dollar tidak hanya soal menguatnya mata uang Amerika Serikat, tetapi juga ujian bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Dua ekonom menilai tekanan ini menuntut respons terukur dari Bank Indonesia sekaligus pembenahan struktural oleh pemerintah.
Sehari setelah Gubernur BI Destry Damayanti memaparkan tantangan global di hadapan DPR, sejumlah ekonom memberikan pembacaan yang lebih tajam. Rupiah sendiri tercatat di Rp17.917 per dolar AS berdasarkan JISDOR pada Jumat (25/9), di tengah kenaikan suku bunga The Fed dan harga minyak dunia.
Strong Dollar dan Tingginya Permintaan Aset Dolar
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai yang terjadi bukan sekadar penguatan dolar. Menurutnya, ada permintaan besar terhadap aset berdenominasi dolar karena imbal hasil aset AS naik, ketidakpastian global tinggi, dan investor mencari aset yang dianggap lebih aman.
Dampak tercepat, kata Ronny, terlihat pada harga barang dan input impor. Indonesia masih bergantung pada impor energi, bahan baku, dan barang modal, sementara beban kewajiban valuta asing pemerintah maupun korporasi ikut naik.
"Kalau harga minyak global juga tinggi, tekanannya menjadi dobel, di mana harga komoditas naik sekaligus rupiah melemah," ujarnya kepada wartawan, Senin (28/9).
Eksportir Bisa Untung, Importir Tertekan
Dampak strong dollar ternyata tidak seragam. Eksportir yang menerima pendapatan dalam dolar berpeluang meraup penerimaan rupiah lebih besar, terutama saat harga komoditas ekspor masih kuat.
"Strong dollar menciptakan redistribusi dampak. Eksportir tertentu bisa mendapatkan windfall, sementara importir dan sektor yang sangat bergantung pada input impor menghadapi tekanan biaya," jelas Ronny.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengingatkan, jika tekanan berlangsung lama, dampaknya dapat merembet ke sektor riil. Perusahaan bisa menaikkan harga atau menekan margin, rumah tangga berpotensi mengurangi konsumsi, perbankan lebih berhati-hati menyalurkan kredit, dan investasi dapat tertunda.
Resep Jangka Pendek dan Jangka Panjang
Untuk jangka pendek, Syafruddin menilai BI perlu mempertahankan policy mix dan tidak menjadikan kenaikan suku bunga sebagai respons pertama. Prioritasnya adalah intervensi valas terukur, perluasan swap dan DNDF, pendalaman pasar uang-valas, penguatan LCT, serta penjagaan likuiditas.
Ronny menambahkan, cadangan devisa sekitar US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026 atau setara 5,4 bulan impor masih memberi ruang bagi BI. Namun, pemerintah tidak boleh menyerahkan seluruh beban stabilisasi kepada bank sentral dan perlu menjaga kredibilitas fiskal, mempercepat ekspor bernilai tambah, serta mengurangi impor energi.
"Jadi saya melihat strong dollar sebagai stress test bagi ketahanan ekonomi Indonesia," kata Ronny. Syafruddin menyoroti sisi lainnya: "Trade-off-nya jelas: suku bunga yang terlalu tinggi membantu rupiah tetapi menekan investasi dan pertumbuhan," ujarnya.
Pandangan kedua ekonom bertemu pada satu hal: stabilitas rupiah harus dicapai dengan biaya sekecil mungkin bagi kredit, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Dalam jangka panjang, ketahanan itu bergantung pada kemampuan Indonesia memperkuat sektor eksternalnya.
