Nanik Sudaryati Deyang resmi memimpin Badan Gizi Nasional setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 9 Juni 2026, di Istana Negara. Ia menggantikan Dadan Hindayana yang terseret kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Sejumlah janji pembenahan langsung diumumkan setelah pelantikan.
Nanik S Deyang resmi menjabat kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Dadan sebelumnya terseret kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis. Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Senin, 9 Juni 2026.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik bakal dibantu dua wakil kepala baru. Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono menggantikan Lodewyk Pusung dan Sonny Sonjaya. Keduanya juga terseret kasus yang sama bersama Dadan.
Kurangi Beban APBN lewat Investor dan Hibah
Salah satu janji Nanik yang paling disorot publik adalah efisiensi anggaran MBG. Program ini selama ini menjadi salah satu pos yang paling menguras Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Nanik berjanji mencari sumber pendanaan di luar APBN. Investor swasta dan hibah dari luar negeri menjadi opsi yang akan dijajaki.
Selain itu, ia juga mempertimbangkan untuk menghentikan pembangunan dapur penyalur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sebagai gantinya, BGN akan mempertimbangkan pemanfaatan kantin sekolah yang sudah ada.
Transparansi Pengelolaan Anggaran MBG
Nanik berkomitmen seluruh pengelolaan anggaran MBG dilakukan secara transparan dan dapat dipantau publik. Ia menegaskan tidak akan menggunakan anggaran secara sembrono.
“Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan dengan teliti, dengan benar. Saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke,” ujar Nanik.
Pernyataan ini menegaskan komitmen akuntabilitas keuangan BGN di bawah kepemimpinannya.
Refocusing Penerima Manfaat MBG
BGN di era Nanik bakal lebih selektif dalam menentukan penerima manfaat program MBG. Sekolah swasta favorit yang mayoritas siswanya berasal dari kalangan mampu tidak akan masuk dalam daftar penerima.
“Kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus,” kata Nanik.
Ia menambahkan bahwa program MBG akan diarahkan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Proses seleksi ulang penerima manfaat bakal dilakukan untuk memastikan sasaran program lebih tepat.
“Jadi, kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” tambahnya.
Rekrut Ahli Gizi dan Dokter Anak untuk Dewan Pengarah
Nanik juga berencana mengisi pos Dewan Pengarah BGN dengan para pakar gizi dan dokter anak. Keberadaan dewan ini sudah diatur dalam struktur organisasi dan tata kerja BGN sejak lembaga itu berdiri, namun belum pernah diisi.
“Di SOTK sebetulnya dari BGN berdiri itu ada dewan pengarah. Di dewan pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor anak, eh dokter anak,” ucap Nanik.
Dewan pengarah tersebut akan beranggotakan tujuh orang. Lima di antaranya kemungkinan besar berasal dari kalangan pakar gizi.
Ia menjelaskan bahwa dewan ini bertugas memberikan arahan kepada pimpinan BGN dalam menjalankan program MBG.
“Jadi nanti yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti adalah dewan pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi,” ucap dia.
Kehadiran para ahli ini diharapkan memperkuat kualitas kebijakan BGN. Dampaknya, setiap kebijakan gizi nasional bisa berlandaskan pertimbangan ilmiah yang tepat, bukan sekadar keputusan administratif.
Fokus Utama Nanik Usai Dilantik
Setelah resmi dilantik, Nanik langsung memaparkan sejumlah prioritas kerja. Berikut poin-poin utama yang akan dijalankan BGN di bawah kepemimpinannya:
- Efisiensi anggaran MBG dengan mencari pendanaan alternatif dari investor dan hibah luar negeri
- Refocusing penerima manfaat agar MBG benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan
- Transparansi pengelolaan anggaran yang dapat dipantau publik
- Evaluasi pembangunan dapur SPPG dan mempertimbangkan pemanfaatan kantin sekolah
- Pengisian Dewan Pengarah BGN dengan pakar gizi dan dokter anak
- Pemanfaatan skema CSR dan hibah untuk wilayah 3T