Revitalisasi sekolah 2026 direncanakan menjangkau 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia, dengan pembangunan yang telah dimulai pada 11.744 sekolah.
Revitalisasi sekolah 2026 mencakup 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Pemerintah menjalankan program tersebut melalui Kemendikdasmen bersama kementerian terkait.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pembangunan sudah berjalan pada 11.744 satuan pendidikan. Lebih dari 1.000 sekolah telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Program Pendidikan 2026 Berjalan Lewat Skema Swakelola
Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menggunakan Anggaran Belanja Tambahan atau ABT untuk mendukung revitalisasi. Jumlah sasaran masih dapat bertambah selama program berlangsung.
Menurut Mu’ti, sistem swakelola menjadi salah satu faktor yang memungkinkan penambahan sasaran. Skema tersebut melibatkan sekolah secara langsung dalam pengerjaan pembangunan.
Dengan kata lain, sekolah tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Pihak sekolah juga ikut mengerjakan proses revitalisasi sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah.,” kata Mu’ti.
71.744 Satuan Pendidikan Jadi Target Revitalisasi
Secara faktual, pemerintah menargetkan 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026. Target itu mencakup sekolah yang berada di berbagai wilayah Indonesia.
Sementara itu, pemerintah memprioritaskan sekolah terdampak bencana, sekolah rusak berat, serta sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
Tak hanya itu, program revitalisasi mencakup sekolah negeri dan swasta. Mu’ti menilai sekolah swasta memiliki peran besar dalam mendukung program pemerintah di bidang pendidikan.
Di lapangan, pelaksanaan swakelola juga memberi ruang bagi masyarakat sekitar. Sekolah dapat menggunakan tenaga kerja dan material dari wilayah setempat.
Dampaknya, kegiatan pembangunan turut menggerakkan perekonomian daerah. Sejumlah sekolah swasta bahkan memperoleh dukungan swadaya masyarakat untuk melengkapi pembiayaan revitalisasi.
Mu’ti menjelaskan keterlibatan sekolah juga berkaitan dengan kualitas pekerjaan. Sekolah yang mengerjakan pembangunan secara langsung dinilai dapat menjaga hasil pekerjaan dengan lebih baik.
“Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.,” katanya.
Selanjutnya, pemerintah meminta masyarakat dan media ikut mengawasi program tersebut. Pengawasan diarahkan untuk memastikan pelaksanaan revitalisasi mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan.
Mu’ti juga menegaskan pemerintah ingin mencegah kebocoran dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan program. Pengawasan publik menjadi bagian dari pelaksanaan revitalisasi sepanjang 2026.