Bahasa Kita – Provinsi Sumatera Utara menjadi daerah dengan pengembalian dana Transfer ke Daerah (TKD) terbesar dalam kebijakan pemulihan anggaran pemerintah tahun 2026. Kebijakan ini diberikan sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak banjir dan longsor yang terjadi sepanjang 2025.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai rapat koordinasi bersama kepala daerah terdampak bencana di Jakarta pada Senin, 25 Mei 2026.
Menurut Tito Karnavian, besaran pengembalian dana TKD disesuaikan dengan nilai pemotongan anggaran yang sebelumnya diterapkan pemerintah pusat pada masing-masing daerah. Sumatera Utara tercatat mengalami pemotongan anggaran paling besar dibanding provinsi lain.
“Anggaran yang dipotong dikembalikan lagi. Sumut yang paling besar dipotongnya pada saat itu, makanya saat pengembalian Sumut yang paling besar,” ujar Tito Karnavian.
Sumatera Utara Alami Pemotongan TKD Hingga Rp6 Triliun
Dalam kebijakan penyesuaian anggaran TKD 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya mengalami pemotongan dana mencapai Rp6 triliun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan provinsi lain yang juga terdampak bencana.
Sebagai perbandingan, Provinsi Aceh mengalami pemotongan sebesar Rp1,6 triliun, sementara Sumatera Barat dipotong Rp2,6 triliun.
Karena itu, pengembalian dana TKD untuk Sumatera Utara juga menjadi yang terbesar. Langkah ini dilakukan pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan layanan publik di wilayah terdampak bencana.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution yang ikut membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah.
Sumut Beri Hibah Rp260 Miliar untuk Daerah Terdampak
Selain menerima pengembalian TKD terbesar, Sumatera Utara juga disebut sebagai provinsi dengan kontribusi hibah terbesar bagi daerah terdampak banjir dan longsor.
Pemerintah Provinsi Sumut tercatat menyalurkan hibah sebesar Rp260 miliar kepada sejumlah pemerintah daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat bencana alam.
Tito Karnavian memberikan apresiasi atas langkah tersebut karena dinilai membantu percepatan pemulihan daerah.
“Saya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Sumut yang menghibahkan Rp260 miliar ke pemda yang daerahnya sangat terdampak,” kata Tito.
Sementara itu, Sumatera Barat tercatat memberikan hibah sebesar Rp24 miliar. Pemerintah pusat juga mengungkapkan masih terdapat 11 kabupaten yang memerlukan perhatian khusus dalam proses pemulihan pascabencana.
Ribuan Sekolah Segera Direhabilitasi
Pemerintah juga terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor. Dari total 4.992 sekolah yang mengalami kerusakan, sebanyak 3.084 sekolah akan segera direhabilitasi.
Menurut Tito Karnavian, ribuan sekolah tersebut sudah memiliki perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk pelaksanaan rehabilitasi.
“3.084 itu sudah ada perjanjian kerja samanya dengan Kemdikdasmen. Sisanya yang sekitar 1.000 bukan didiamkan, tetapi akan ada PKS berikutnya,” jelasnya.
Perbaikan sekolah menjadi salah satu prioritas pemerintah agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal di daerah terdampak.
Pembangunan Huntap Masih Terkendala Lahan
Selain infrastruktur pendidikan, pemerintah juga terus mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana.
Tito menjelaskan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mulai mengerjakan pembangunan huntap di atas lahan milik warga sendiri. Namun, pembangunan huntap komunal di beberapa daerah masih menghadapi kendala terkait penyediaan lahan aman dari risiko bencana.
Menurutnya, proses penentuan lokasi huntap membutuhkan koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Lingkungan Hidup agar kawasan yang dipilih benar-benar aman untuk dihuni masyarakat.
“Sementara untuk huntap, kalau yang di tanahnya sendiri sudah dikerjakan BNPB. Yang komunal, ada beberapa daerah yang lahannya masih perlu proses lagi karena harus jauh dari daerah bencana,” ujar Tito Karnavian.
Pemerintah Fokus Percepatan Rehabilitasi Pascabencana
Kebijakan pengembalian TKD 2026 menjadi bagian dari strategi pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak banjir dan longsor.
Selain memperbaiki infrastruktur, pemerintah juga menargetkan pemulihan layanan pendidikan, hunian masyarakat, hingga penguatan ekonomi daerah agar aktivitas warga dapat kembali normal.
Dengan dukungan anggaran yang lebih besar, Sumatera Utara diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan pascabencana sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana di masa mendatang.