Pemberantasan korupsi menjadi syarat penting untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, menurut Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Ia menilai tata kelola pemerintahan yang bersih akan memperbesar ruang fiskal bagi perlindungan pekerja, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan layanan publik.
Pemberantasan korupsi dinilai memiliki kaitan langsung dengan upaya meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia. Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial sekaligus memperkuat perlindungan bagi para pekerja.
Menurut Said Iqbal, praktik korupsi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati amanat rakyat. Karena itu, ia menegaskan buruh Indonesia menolak segala bentuk korupsi dan mendukung langkah pemberantasan yang dijalankan pemerintah.
“Bebas dari korupsi adalah salah satu syarat utama bagi terwujudnya negara yang mampu menyejahterakan buruh dan seluruh rakyat. Karena itu, buruh Indonesia secara tegas menolak segala bentuk korupsi,” ujar Said Iqbal, Senin (13/7/2026).
Anggaran Bersih Dinilai Perkuat Perlindungan Buruh
Selanjutnya, Said Iqbal menyatakan seluruh penyelenggara negara memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik. Pernyataan tersebut ditujukan kepada ASN, menteri, pejabat setingkat menteri, pimpinan lembaga, TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, hingga seluruh aparatur negara.
Ia menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap praktik korupsi. Menurutnya, jabatan merupakan amanah rakyat sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
“Semua penyelenggara negara harus anti korupsi. Jangan sakiti hati rakyat, karena korupsi sesungguhnya menyakiti hati rakyat,” katanya.
Selain itu, Said Iqbal menilai setiap anggaran negara yang berhasil diselamatkan dari korupsi dapat dialihkan untuk memperkuat jaminan sosial, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki infrastruktur publik, serta mendukung program yang berpihak kepada pekerja.
“Kesejahteraan buruh tidak hanya ditentukan oleh besarnya upah, tetapi juga oleh tata kelola negara yang bersih. Ketika anggaran negara tidak bocor karena korupsi, maka ruang fiskal untuk meningkatkan perlindungan sosial, memperkuat jaminan ketenagakerjaan, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik akan semakin besar,” ujarnya.
Sebelumnya, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik juga menetapkan seorang tersangka lain berinisial DR serta menyita barang bukti berupa 74 kilogram emas batangan dan uang tunai dengan nilai sekitar Rp476 miliar.