Bahasa Kita – Harga gas naik mulai dirasakan pelaku UMKM kuliner, mendorong munculnya kebutuhan perlindungan adaptif agar sektor ini tetap bertahan di tengah tekanan biaya produksi.
Anggota DPD Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menilai kenaikan harga gas nonsubsidi berdampak langsung pada pelaku usaha kecil. Sektor kuliner disebut sebagai salah satu yang paling terdampak.
Ia mengapresiasi pemerintah yang memastikan elpiji subsidi 3 kg tidak mengalami kenaikan. Di sisi lain, distribusi yang dijaga Pertamina juga dinilai membantu menjaga stabilitas pasokan.
“Kita memahami ada tekanan geopolitik dan dinamika harga energi global yang memengaruhi kebijakan domestik,” ujar Fahira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dilema Pelaku UMKM di Tengah Kenaikan Biaya
Menurut Fahira, tantangan utama UMKM bukan hanya kenaikan harga energi. Ada dilema yang muncul dalam menentukan langkah usaha.
Jika harga dinaikkan, daya beli konsumen berpotensi turun. Sebaliknya, jika harga dipertahankan, margin keuntungan akan tergerus.
Di sisi lain, beralih ke gas subsidi 3 kg juga bukan solusi ideal. Langkah ini berisiko mengganggu skema subsidi yang seharusnya tepat sasaran.
Dalam konteks ini, pelaku UMKM dihadapkan pada pilihan yang sama-sama memiliki konsekuensi.
Kebutuhan Proteksi Jangka Pendek
Fahira mendorong pemerintah menghadirkan bantalan proteksi bagi UMKM terdampak. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan usaha.
Beberapa opsi yang disampaikan meliputi insentif biaya produksi bagi sektor yang intensif energi. Selain itu, akses pembiayaan murah seperti KUR juga perlu dipercepat.
Relaksasi sementara bagi pelaku UMKM yang mengalami tekanan arus kas menjadi bagian dari solusi jangka pendek.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi gas subsidi agar tidak terjadi pergeseran pengguna.
Strategi Efisiensi untuk Jangka Menengah
Untuk jangka menengah, Fahira mengusulkan penguatan efisiensi energi di level UMKM. Program konversi ke teknologi hemat energi menjadi salah satu langkah yang didorong.
Insentif penggunaan kompor induksi atau teknologi efisien juga diusulkan bagi sektor tertentu. Pendampingan manajemen biaya produksi turut menjadi bagian dari strategi ini.
Dalam praktiknya, efisiensi energi dinilai perlu menjadi bagian dari agenda pemberdayaan UMKM.
Agenda Ketahanan Energi Jangka Panjang
Fahira menekankan pentingnya pembenahan struktural dalam jangka panjang. Salah satu fokusnya adalah percepatan jaringan gas untuk pelaku usaha kecil.
Diversifikasi sumber energi juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan. Selain itu, transisi energi perlu dilakukan secara inklusif.
Ia juga menyoroti perlunya integrasi kebijakan UMKM dengan strategi nasional kemandirian energi.
“Kalau hanya merespons setiap ada gejolak, kita akan terus reaktif,” kata Fahira.
Dalam sudut pandang ini, penguatan struktur menjadi kunci agar UMKM tidak terus rentan terhadap fluktuasi harga energi global. Yang kerap luput diperhatikan, sektor ini memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja dan menopang ekonomi rakyat.