FGSNI menilai ketimpangan guru madrasah bersifat struktural dan mendesak penyatuan kebijakan serta anggaran pendidikan nasional.
FGSNI mengkritik rekrutmen P3K BGN sebagai kebijakan yang mengabaikan keadilan bagi guru swasta yang belum mendapat…
HGN 2025 membuka kembali diskursus ketimpangan guru madrasah swasta, dengan FGSNI menuntut kebijakan P3K yang lebih…
