Bahasa Kita – World Health Organization (WHO) untuk Wilayah Mediterania Timur menggambarkan kondisi layanan kesehatan dan situasi kemanusiaan di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, sebagai tragedi yang mengerikan. Organisasi tersebut menyoroti meningkatnya korban jiwa, lumpuhnya rumah sakit, hingga terbatasnya akses bantuan medis di tengah konflik yang terus berlangsung.
Direktur WHO untuk Wilayah Mediterania Timur, Hanan Balkhy, mengatakan sejak Oktober 2023 lebih dari 72.000 orang dilaporkan tewas, sementara sekitar 182.000 lainnya mengalami luka-luka.
“Pada 2025 saja, hampir 26.000 kematian baru telah dilaporkan,” kata Balkhy dalam pernyataan yang dirilis Kamis (21/5).
Menurutnya, kondisi kemanusiaan di Palestina terus memburuk meskipun sebelumnya sempat terjadi gencatan senjata pada Oktober 2025.
WHO Soroti Lumpuhnya Rumah Sakit di Gaza
WHO menyebut pembunuhan terhadap warga sipil masih terjadi setelah gencatan senjata diberlakukan. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan dan distribusi bantuan kemanusiaan juga masih mengalami gangguan serius.
Yang jadi sorotan, saat ini tidak ada satu pun rumah sakit di Gaza yang berfungsi penuh. Bahkan seluruh rumah sakit di wilayah Gaza utara dilaporkan sudah tidak lagi beroperasi.
Dalam konteks tersebut, WHO menilai sistem kesehatan di Gaza berada dalam tekanan yang sangat berat. Lebih dari separuh persediaan obat-obatan penting juga dilaporkan telah habis.
Tak hanya itu, ribuan pasien disebut masih membutuhkan evakuasi medis darurat untuk mendapatkan penanganan yang memadai.
Secara faktual, lumpuhnya fasilitas kesehatan membuat akses layanan medis bagi warga sipil menjadi semakin terbatas di tengah tingginya jumlah korban luka.
Penyakit Menular dan Krisis Sanitasi Meningkat
WHO juga mencatat peningkatan penyebaran penyakit menular di Gaza. Kondisi itu dipicu oleh tingginya kepadatan penduduk serta memburuknya sistem sanitasi di wilayah tersebut.
Dalam praktiknya, situasi tersebut memperbesar risiko kesehatan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak-anak.
Di waktu yang sama, kebutuhan layanan kesehatan mental juga mengalami peningkatan signifikan akibat kondisi konflik berkepanjangan.
“Risiko kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir semakin tinggi,” menjadi salah satu perhatian WHO dalam laporan terbaru mereka.
Sementara itu, situasi di wilayah Tepi Barat juga dilaporkan ikut memburuk. WHO menyebut meningkatnya kekerasan dan pembatasan akses membuat masyarakat kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar.
Krisis Keuangan Pengaruhi Operasional Layanan Kesehatan
Krisis keuangan yang dialami otoritas Palestina turut berdampak langsung terhadap operasional rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya.
Akibatnya, rumah sakit umum di Palestina kini disebut hanya mampu menyediakan layanan darurat. Yang kerap luput diperhatikan, keterbatasan anggaran juga memperbesar tekanan terhadap tenaga kesehatan yang masih bertugas di tengah kondisi konflik.
WHO bersama berbagai mitra kemanusiaan mengaku tetap menjalankan operasi bantuan di wilayah Palestina meskipun menghadapi banyak hambatan.
Organisasi tersebut telah mengajukan pendanaan sebesar 648 juta dolar AS atau sekitar Rp11,4 triliun untuk sektor kesehatan sepanjang 2025. Namun hingga kini, WHO baru menerima sekitar 75 persen dari total kebutuhan tersebut.
WHO Desak Perlindungan Fasilitas Kesehatan Palestina
Meski menghadapi berbagai kendala, WHO menyebut pihaknya telah mengirim lebih dari 4.000 metrik ton bantuan medis darurat ke Gaza. Selain itu, WHO juga membantu distribusi bahan bakar guna menjaga layanan kesehatan tetap berjalan.
Tak berhenti di situ, WHO terus memperluas layanan perawatan darurat dan pengobatan bagi korban luka.
Hanan Balkhy menegaskan bahwa pernyataan politik saja tidak cukup untuk menjaga keberlangsungan operasi kemanusiaan di Palestina.
Ia mendesak adanya perlindungan terhadap fasilitas kesehatan, pembukaan akses bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan, serta pencabutan pembatasan terhadap pasokan medis dan tenaga kesehatan darurat.
Selain itu, WHO juga menyerukan dukungan internasional untuk memulihkan layanan kesehatan dan membuka kembali jalur rujukan pasien dari Tepi Barat.