Bahasa Kita – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Penunjukan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai nasib Dewan Kesejahteraan Buruh yang sebelumnya sempat diwacanakan pemerintah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pemerintah memilih skema baru dibanding membentuk dewan khusus buruh.
Menurutnya, penunjukan penasihat khusus dinilai lebih efektif untuk membangun komunikasi antara kelompok buruh dan Istana.
“Ada sesuatu hal yang kemudian kita merasa berkenaan dengan segala sesuatu yang ingin dicapai dengan adanya dewan buruh tersebut bisa kita cari skema yang lain,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 8 Juni 2026.
Istana Pilih Jalur Komunikasi Lebih Cair
Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo ingin komunikasi dengan kelompok buruh berlangsung lebih intens.
Selain itu, pemerintah juga ingin pola komunikasi tidak terlalu birokratis.
Dalam praktiknya, keberadaan penasihat khusus dianggap mampu mempercepat penyampaian aspirasi pekerja kepada Presiden.
Yang jadi sorotan, wacana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh sempat muncul pada peringatan May Day 2025.
Saat itu, pemerintah berencana membentuk wadah khusus untuk membahas persoalan ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
Meski begitu, pemerintah kemudian mempelajari ulang rencana tersebut.
Di sisi lain, Istana akhirnya memilih pendekatan baru melalui penunjukan penasihat presiden.
Prabowo Ingin Aspirasi Buruh Sampai ke Istana
Prasetyo menegaskan Presiden berharap perjuangan kelompok buruh dapat tersampaikan langsung ke Istana.
Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan pekerja diharapkan lebih terbuka.
“Bapak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam, kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuhan kita,” kata Prasetyo.
Menurutnya, pola komunikasi yang lebih dekat akan membantu pemerintah memahami persoalan tenaga kerja secara lebih cepat.
Selain itu, pemerintah juga dapat memperoleh masukan langsung terkait kondisi pekerja di lapangan.
Dalam konteks tersebut, penunjukan Said Iqbal dianggap sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan pemerintah dan kelompok buruh.
Rekam Jejak Said Iqbal Jadi Pertimbangan
Prasetyo mengungkap alasan utama Prabowo menunjuk Said Iqbal sebagai penasihat khusus.
Menurutnya, Said memiliki rekam jejak panjang dalam perjuangan isu ketenagakerjaan.
“Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan terutama mengenai isu-isu perburuhan,” ujarnya.
Secara faktual, Said Iqbal dikenal aktif dalam berbagai gerakan serikat pekerja di Indonesia.
Tak hanya itu, ia juga kerap menyuarakan persoalan upah, PHK, dan perlindungan tenaga kerja.
Yang menarik, posisi baru tersebut membuat Said berada langsung di lingkaran Istana.
Pada saat yang sama, pemerintah juga tengah menghadapi tantangan ketenagakerjaan dan gelombang PHK di sejumlah sektor.
Said Iqbal Dilantik Bersama Pejabat Lain
Pelantikan Said Iqbal berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.
Selain Said, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain secara bersamaan.
Mereka adalah Kepala BGN Nanik S Deyang, Wakil Kepala BGN Trenggono, dan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari.
Seluruh pejabat tersebut menjalani pengambilan sumpah jabatan langsung di hadapan Presiden.
Dalam praktiknya, pelantikan itu menjadi bagian dari penguatan struktur pemerintahan di berbagai bidang strategis.
Di sisi lain, perhatian publik kini tertuju pada langkah Said Iqbal dalam menyampaikan isu ketenagakerjaan kepada Presiden.
Pada akhirnya, pemerintah berharap skema baru ini mampu memperkuat perjuangan kesejahteraan buruh tanpa perlu membentuk lembaga baru.