PPPK guru 2027 menjadi perhatian setelah pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK menjadi PNS melalui seleksi CPNS awal tahun depan.
PPPK guru 2027 mendapat sorotan setelah pemerintah menyiapkan arah penataan status tenaga pendidik dalam kebijakan terbaru.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong mengatakan guru PPPK akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada awal 2027.
Selain itu, guru PPPK paruh waktu akan memperoleh kesempatan beralih menjadi PPPK penuh waktu.
PPPK Guru 2027 Buka Kesempatan Seleksi CPNS
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya memenuhi kebutuhan guru nasional yang masih mencapai sekitar 526.689 formasi.
Kebutuhan itu tersebar pada berbagai tingkatan pendidikan. Cakupannya juga meliputi madrasah, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda.
Secara bersamaan, pemerintah mencatat sekitar 955.245 guru PPPK saat ini. Dari jumlah tersebut, sekitar 231.246 orang merupakan PPPK paruh waktu.
Bahtra menilai besarnya angka kebutuhan menunjukkan penataan guru harus menjadi agenda nasional.
Karena itu, ia meminta proses penataan berjalan bertahap, terukur, dan berbasis kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia.
Gerindra Apresiasi Pengawalan Pemerintah dan DPR
Bahtra mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang menurutnya telah mendengar aspirasi para guru.
Di sisi lain, ia memberikan penghargaan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad atas perannya mengawal aspirasi tersebut.
Bahtra juga menyebut Mensesneg dan Menteri PAN-RB ikut menerjemahkan aspirasi guru ke dalam kebijakan konkret.
Menurutnya, proses tersebut menunjukkan ruang kerja sama antara DPR dan pemerintah ketika menyelesaikan persoalan masyarakat.
Yang menarik, Bahtra mengaitkan kebijakan penataan guru dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Bangsa Indonesia.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai bentuk kado kemerdekaan bagi para guru yang telah mengabdikan diri dalam pendidikan.
Namun, Bahtra menekankan makna kado tersebut bukan pada seremoni. Ia melihat kepastian, kesempatan, dan penghargaan sebagai bentuk utamanya.
Sementara itu, Bahtra menegaskan posisi guru tetap penting dalam agenda pendidikan nasional. Menurutnya, guru menjadi fondasi pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.
Lebih jauh, ia meminta kebijakan penataan tersebut terus dikawal. Langkah itu diperlukan agar pemenuhan guru sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan demikian, perhatian terhadap status PPPK guru tidak hanya menyangkut jumlah tenaga pendidik. Kebijakan juga mencakup kepastian jalur bagi guru dalam sistem kepegawaian.