ekosistem seni Tasikmalaya, bahasa kitaDi balik sukses artistik Cara Menjadi Sederhana, ketidakhadiran UMTAS dan Pemkot Tasikmalaya memunculkan pertanyaan soal komitmen terhadap ekosistem seni lokal.

Sebuah panggung telah berdiri. Lampu telah menyala. Tiga aktor telah menghidupkan kegelisahan filosofis tentang manusia yang kehilangan keberanian bertindak. Tapi di antara kursi-kursi penonton yang hadir di Ngaos Art, Tasikmalaya, pada 21 Agustus 2026, ada dua kursi yang tetap kosong: perwakilan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya (UMTAS) dan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Ironinya terasa ganjil sekaligus menohok. Pertunjukan Cara Menjadi Sederhana—yang beberapa hari kemudian dibawa ke Festival Teater Dosen Indonesia 2026 di ISI Yogyakarta—justru berbicara tentang manusia yang terlalu lama menunggu izin, menunggu kepastian, menunggu sesuatu di luar dirinya sebelum berani bertindak. Sementara di sisi lain panggung, ekosistem seni kota ini tampaknya masih menunggu hal yang sama: kehadiran.

Prestasi yang Berjalan Sendiri

Ada pola yang mulai akrab di banyak kota lapis kedua Indonesia: karya seni tumbuh, berjalan, bahkan menembus panggung nasional—tetapi sering kali tanpa ditemani oleh institusi yang semestinya turut membesarkannya. Karya yang lahir dari Tasikmalaya dan melangkah ke Yogyakarta ini bukan hanya milik senimannya. Ia adalah bagian dari cerita kebudayaan kota, hasil dari proses kreatif yang semestinya menjadi kebanggaan bersama.

Namun kebanggaan itu, sejauh ini, belum diterjemahkan menjadi kehadiran fisik. Dan kehadiran, dalam konteks ekosistem seni, bukan sekadar basa-basi seremonial. Ia adalah bentuk pengakuan bahwa proses kreatif warganya layak disaksikan, layak didengar, layak dianggap penting.

Dukungan Tak Melulu Soal Anggaran

Kritik ini sengaja tidak diarahkan pada soal dana. Dukungan terhadap seniman tidak selalu harus berbentuk anggaran—dan menuntut demikian justru menyederhanakan persoalan yang sebenarnya lebih mendasar. Yang absen di sini bukan rupiah, melainkan perhatian, ruang dialog, dan pengakuan.

Kampus sebagai institusi pendidikan semestinya menjadi rumah pertama bagi eksperimen artistik semacam ini, tempat pemikiran filosofis tentang absurditas, kepatuhan, dan otonomi manusia—tema-tema yang justru sangat relevan dengan dunia akademik—mendapat ruang diskusi. Pemerintah kota, di sisi lain, memiliki posisi strategis untuk memastikan bahwa panggung-panggung kecil di kotanya tidak tumbuh dalam kesunyian sebelum akhirnya “ditemukan” setelah sukses di tempat lain. kesenian daerah Tasikmalaya, bahasa kita

Ironi yang Berlapis

Yang membuat situasi ini terasa lebih dari sekadar kelalaian administratif adalah kandungan tematik pertunjukannya sendiri. Cara Menjadi Sederhana mengkritik manusia yang kehilangan otonomi karena terlalu patuh pada prosedur dan sistem yang telah dilembagakan—situasi di mana orang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tak lagi punya keberanian untuk bertindak tanpa restu dari luar dirinya.

Bukankah ironis, jika institusi yang semestinya hadir justru absen karena alasan yang serupa: menunggu undangan resmi, menunggu momentum yang “tepat”, menunggu jaminan bahwa kehadiran mereka akan bernilai secara politis atau seremonial? Ekosistem seni, dalam banyak kasus, juga terjebak dalam logika menunggu sendok yang sama dengan yang dikritik pertunjukan ini.

Pertanyaan yang Perlu Dijawab Bersama

Ketidakhadiran pada satu malam pementasan tentu tidak serta-merta menggambarkan keseluruhan komitmen sebuah institusi terhadap kebudayaan. Namun ia layak menjadi bahan refleksi: seberapa jauh perguruan tinggi dan pemerintah daerah benar-benar hadir dalam proses pertumbuhan ekosistem seni pertunjukan di kotanya sendiri, bukan hanya pada saat karya itu telah “berhasil” dan layak dipamerkan sebagai prestasi daerah?

Sebab pada akhirnya, seni yang tumbuh dari sebuah kota akan selalu membawa nama kota itu ke mana pun ia melangkah. Pertanyaannya adalah, apakah kota itu ikut melangkah bersamanya sejak awal—atau baru datang setelah tepuk tangan terdengar dari jauh.