Amerika Serikat menuding kelompok peretas China menyasar NASA, The Fed, dan sejumlah infrastruktur penting.
Amerika Serikat menuding kelompok peretas China menyerang sejumlah lembaga strategis, termasuk NASA dan Federal Reserve atau The Fed.
Departemen Kehakiman AS dan FBI mengumumkan penyitaan tiga domain internet terkait dua platform peretasan pada Rabu (26/8).
Otoritas AS mengaitkan platform tersebut dengan kelompok peretas yang mereka kenal sebagai QTFY.
Peretas China Sasar NASA dan Infrastruktur Vital
Menurut otoritas AS, QTFY menargetkan NASA, The Fed, Senat, dan beberapa departemen pemerintah.
Selain itu, kelompok tersebut menyasar perusahaan listrik, rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, serta lembaga keuangan.
Kontraktor pertahanan juga masuk dalam daftar sasaran. Dengan demikian, cakupan dugaan operasi tersebut mencakup sektor sipil dan pemerintahan.
Washington menuding operasi itu mendapat dukungan pemerintah China. Informasi yang diperoleh diduga hendak diberikan kepada Kementerian Keamanan Negara dan PLA.
Tiga Domain Peretasan Disita FBI
Sementara itu, Departemen Kehakiman dan FBI mengambil langkah dengan menyita tiga domain internet.
Domain tersebut berkaitan dengan dua platform yang diduga digunakan dalam operasi peretasan.
Namun, otoritas AS tidak menyebut apakah kelompok tersebut berhasil mencuri informasi dari target.
Yang patut dicatat, tuduhan ini muncul menjelang rencana kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Washington pada 24 September.
Xi dijadwalkan bertemu Presiden AS Donald Trump dalam agenda yang mencakup perselisihan dagang dan sejumlah konflik global.
Di sisi lain, China membantah keterlibatan dalam aksi peretasan tersebut.
Kedutaan Besar China di Washington menegaskan Beijing menentang serta memerangi seluruh bentuk serangan siber.
China juga meminta Amerika Serikat berhenti menggunakan isu keamanan siber untuk mencemarkan nama baik Beijing.
Faktanya, tuduhan terbaru muncul sekitar sebulan setelah Trump menuduh China mencampuri pemilu AS.
Trump sebelumnya mengklaim Beijing memperoleh data 220 juta pemilih AS secara ilegal dalam pemilu 2020.
Namun, China kembali membantah tuduhan tersebut. Beijing menyebut klaim itu sepenuhnya dibuat-buat.