bahasakita.id — Ketegangan historis di sepanjang Garis Durand memasuki fase paling ekstrem setelah Pakistan mengumumkan status “perang terbuka” terhadap pemerintah Taliban Afghanistan, Jumat (27/2/2026). Keputusan ini menjadi titik balik diplomasi yang gagal, merubah sengketa perbatasan menjadi konfrontasi militer skala besar yang melibatkan serangan udara di Kandahar dan Paktika, serta serangan balik di pusat kota Kabul.
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, menegaskan bahwa pasukannya tidak akan tinggal diam dan telah memulai operasi ofensif besar-besaran terhadap militer Pakistan. Situasi ini menunjukkan rapuhnya stabilitas di Asia Selatan dan menguji ketahanan prinsip kedaulatan negara dalam hukum internasional.
Dialektika Konflik dan Kegagalan Diplomasi
Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, memandang tindakan tegas ini sebagai satu-satunya cara setelah diplomasi ekstensif menemui jalan buntu. “Kesabaran kita telah mencapai batasnya. Sekarang ini adalah perang terbuka. Sekarang akan ada tindakan yang menentukan,” tulis Asif melalui platform X. Ia menuding Afghanistan sebagai episentrum instabilitas yang sengaja menargetkan keamanan dalam negeri Pakistan.
Namun, argumen ini dipatahkan oleh Hamid Karzai, mantan Presiden Afghanistan, yang menyebut Pakistan sedang mencoba melarikan diri dari masalah internalnya sendiri. Karzai menekankan bahwa kekerasan bukanlah solusi dan meminta Islamabad untuk kembali ke jalur hubungan yang beradab. Perdebatan narasi ini menjadi latar belakang di balik desing peluru yang kini merusak kedamaian Ramadan.
Peran Global dalam Meredam Eskalasi
Keprihatinan dunia internasional terpusat pada perlunya dialog konstruktif guna mencegah kehancuran total di kawasan. China, Rusia, dan Iran secara aktif menawarkan mediasi, menonjolkan pentingnya stabilitas regional bagi keamanan global. Beijing secara khusus menyatakan kesiapannya memainkan peran konstruktif melalui saluran diplomatik yang ada.
Saat klaim korban tewas dari kedua belah pihak mencapai angka puluhan hingga ratusan, tuntutan akan transparansi data dan kepatuhan pada hukum humaniter menjadi krusial. Perang terbuka ini bukan sekadar urusan militer, melainkan ujian bagi kemanusiaan dan kearifan para pemimpin di Islamabad dan Kabul dalam menavigasi krisis di tengah situasi dunia yang kian kompleks. ***