Bahasa Kita – Pemadaman listrik massal atau blackout yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera memicu sorotan terhadap ketahanan sistem kelistrikan nasional. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Soeparno, meminta PLN segera melakukan evaluasi menyeluruh setelah gangguan tersebut berdampak pada jutaan pelanggan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurut Eddy, blackout berskala besar yang memengaruhi lebih dari 13 juta pelanggan menunjukkan masih adanya kerentanan serius dalam sistem jaringan listrik nasional.
“Saya memahami PLN sedang bekerja keras melakukan pemulihan. Namun blackout berskala besar seperti ini tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa,” ujar Eddy dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).
Yang jadi sorotan, gangguan listrik tersebut tidak hanya memengaruhi rumah tangga, tetapi juga berdampak pada layanan publik, komunikasi, hingga aktivitas usaha masyarakat di berbagai daerah Sumatera.
Blackout Sumatera Dinilai Jadi Alarm Ketahanan Energi
Eddy menilai penjelasan PLN mengenai cuaca buruk dan gangguan transmisi 275 kV Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Dalam konteks tersebut, ia menilai sistem kelistrikan nasional perlu diperkuat menghadapi risiko cuaca ekstrem yang diprediksi semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
“Kita hidup di era perubahan iklim. Cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi. Karena itu infrastruktur kelistrikan nasional harus memiliki sistem cadangan dan mitigasi yang jauh lebih kuat agar tidak mudah mengalami efek domino,” tegasnya.
Menurut Eddy, gangguan besar yang terjadi di Sumatera memperlihatkan pentingnya sistem cadangan yang mampu menjaga kestabilan pasokan listrik ketika jaringan utama mengalami masalah.
Di sisi lain, blackout dalam skala luas juga menunjukkan perlunya peningkatan sistem proteksi dan kesiapan jaringan transmisi nasional.
MPR Minta PLN Audit Jaringan dan Sistem Proteksi
Sebagai tindak lanjut, Eddy meminta PLN melakukan audit menyeluruh terhadap berbagai aspek sistem kelistrikan nasional.
Beberapa hal yang diminta untuk dievaluasi meliputi:
- Kesiapan jaringan transmisi listrik
- Sistem proteksi kelistrikan
- Mitigasi risiko cuaca ekstrem
- Sistem cadangan saat gangguan besar
- Ketahanan infrastruktur energi nasional
Ia menegaskan audit tersebut penting agar blackout serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Tak hanya itu, Eddy juga meminta PLN lebih terbuka kepada publik terkait penyebab utama gangguan listrik massal tersebut.
“Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik harus dijaga. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya antisipasi dan minimnya modernisasi jaringan listrik nasional,” lanjutnya.
Dalam praktiknya, transparansi dinilai penting karena gangguan listrik berskala besar memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.
Modernisasi Smart Grid Dinilai Mendesak
Selain evaluasi sistem, Eddy turut mendorong pemerintah dan PLN mempercepat modernisasi jaringan listrik nasional berbasis smart grid.
Menurutnya, penguatan interkoneksi antarwilayah juga perlu dipercepat agar sistem kelistrikan lebih tahan menghadapi gangguan besar.
Smart grid sendiri dinilai mampu meningkatkan kemampuan sistem listrik dalam mendeteksi gangguan lebih cepat sekaligus meminimalkan efek domino ketika terjadi masalah pada jaringan utama.
Yang kerap luput diperhatikan, ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan listrik, tetapi juga menyangkut kemampuan sistem bertahan saat menghadapi tekanan besar.
“Momentum ini harus menjadi bahan evaluasi nasional. Ketahanan energi bukan hanya soal pasokan listrik tersedia, tetapi juga soal keandalan sistem ketika menghadapi gangguan,” pungkas Anggota DPR RI Komisi XII tersebut.
Dalam perkembangan selanjutnya, blackout Sumatera diperkirakan akan menjadi bahan evaluasi penting terkait kesiapan infrastruktur energi nasional menghadapi tantangan perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang semakin tidak menentu.