Aset MBG 2025 yang telah dibeli menggunakan anggaran negara dipastikan tetap dimanfaatkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah ini diambil di tengah evaluasi menyeluruh terhadap berbagai proyek pengadaan yang kini menjadi sorotan dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis.
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan seluruh aset program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah terlanjur dibeli pada 2025 tidak akan dibiarkan terbengkalai. Di tengah proses evaluasi dan penyidikan hukum yang masih berlangsung, BGN memilih memaksimalkan penggunaan barang yang sudah dibeli dengan uang negara.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan prinsip utama lembaganya adalah memastikan setiap aset yang telah dibelanjakan tetap memberikan manfaat bagi pelaksanaan program.
Karena itu, evaluasi tidak hanya menyasar pengadaan motor listrik yang belakangan menjadi perhatian publik. Sebaliknya, BGN juga meninjau berbagai aset lain yang dibeli pada periode sebelumnya.
BGN Fokus Maksimalkan Pemanfaatan Aset MBG
Agustina menegaskan seluruh barang yang masih layak pakai akan dimanfaatkan untuk mendukung operasional program MBG. Pendekatan tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan membiarkan aset yang telah dibeli tidak digunakan.
Menurutnya, langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan seluruh aset yang tersedia. Setelah itu, BGN akan menentukan kebutuhan tambahan yang benar-benar diperlukan pada tahun berikutnya.
“Prinsip secara umum yang sudah keluar di 2025 karena uang negara sudah keluar, harus kita maksimalkan pemanfaatannya,” ujar Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Selain itu, BGN juga berencana berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk mengetahui perkembangan penanganan hukum terhadap sejumlah proyek pengadaan yang saat ini masih dalam proses penyidikan.
Motor Listrik hingga Perangkat IT Masuk Evaluasi
Yang jadi sorotan dalam evaluasi kali ini bukan hanya proyek motor listrik. BGN juga memeriksa berbagai pengadaan lain yang dilakukan sepanjang 2025.
Beberapa aset yang masuk dalam proses peninjauan meliputi laptop, perangkat teknologi informasi, Internet of Things (IoT), CCTV, hingga sarana pendukung operasional lainnya.
Agustina menjelaskan bahwa seluruh barang tersebut akan diperiksa berdasarkan kondisi dan tingkat kebutuhan program di lapangan.
Jika masih berfungsi dengan baik, aset tersebut akan tetap digunakan. Sebaliknya, pengadaan baru hanya dilakukan apabila kebutuhan operasional belum terpenuhi.
“Untuk IT saya betul-betul lihat, mana yang masih bisa dipakai, kita akan pakai. Kalau masih kurang kita lengkapi,” ujarnya.
Anggaran MBG 2026 Berpotensi Berkurang
Selain mengevaluasi aset, BGN juga melakukan penyisiran terhadap rencana anggaran tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menghindari pengeluaran yang memiliki fungsi serupa dengan pengadaan sebelumnya.
Dalam praktiknya, sejumlah pos belanja yang memiliki keluaran sama dengan proyek tahun 2025 tidak akan otomatis masuk dalam perencanaan tahun depan.
Akibatnya, kebutuhan anggaran program MBG pada 2026 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan pagu yang saat ini tercatat sebesar Rp268 triliun.
Menurut Agustina, pengurangan tersebut sangat mungkin terjadi karena banyak kebutuhan yang sebenarnya sudah tersedia dari pengadaan sebelumnya.
Pengadaan Motor Listrik Jadi Temuan Penyidik
Salah satu proyek yang mendapat perhatian besar adalah pengadaan 21.801 unit motor listrik dengan nilai sekitar Rp1 triliun. Kejaksaan Agung menduga proyek tersebut mengandung praktik penggelembungan harga.
Penyidikan perkara ini menjadi bagian dari kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menjerat sejumlah mantan pejabat BGN.
Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyoroti pengadaan lain yang dinilai tidak sesuai kebutuhan program. Di antaranya 32 ribu pasang sepatu, lebih dari 31 ribu tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengungkap sebagian motor listrik masih berada dalam tahap perakitan meski pembayaran proyek telah dilakukan.
Ia juga menyebut adanya indikasi selisih nilai pengadaan yang diduga berasal dari praktik markup. Estimasi sementara menunjukkan nilai selisih sekitar Rp200 miliar, sedangkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan disebut mencapai sekitar Rp400 miliar.
Meski proses hukum terus berjalan, pemerintah hingga kini belum menentukan keputusan akhir terkait pemanfaatan seluruh aset tersebut. Nasib pengadaan motor listrik dan aset lainnya akan menunggu kebijakan pimpinan BGN serta arahan Presiden Prabowo Subianto.