Bahasa Kita – Demo Kompi Indramayu yang digelar untuk menolak program revitalisasi tambak Pantura berubah arah menjadi aksi perusakan fasilitas publik, memunculkan sorotan atas cara penyampaian aspirasi yang dinilai melenceng dari tujuan awal.
Aksi yang berlangsung pada Kamis (2/4/2026) itu awalnya difokuskan pada penyampaian tuntutan kepada pemerintah. Massa dari Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi) sempat mengikuti audiensi di Pendopo Bupati Indramayu.
Namun pada saat yang sama, situasi berubah ketika massa mulai membubarkan diri. Kekecewaan atas hasil audiensi diduga menjadi pemicu munculnya tindakan pelampiasan di kawasan Alun-Alun Indramayu.
Demo Kompi Indramayu yang semula membawa pesan penolakan kebijakan, pada praktiknya bergeser menjadi aksi yang merusak ruang publik. Pergeseran ini menjadi titik tekan dalam melihat dinamika yang terjadi di lapangan.
Dari Aspirasi ke Aksi Anarkis
Dalam konteks tersebut, aksi unjuk rasa yang seharusnya menjadi saluran penyampaian aspirasi justru kehilangan arah. Massa tidak lagi fokus pada tuntutan, melainkan terlibat dalam tindakan yang merusak fasilitas umum.
Kerusakan terlihat pada berbagai elemen di area alun-alun. Kursi taman, pagar pembatas, tempat sampah, hingga lampu penerangan mengalami kerusakan.
Tak hanya itu, pot tanaman juga tampak pecah dan berserakan. Bahkan landmark daerah, Tugu 0 Kilometer Indramayu, ikut terdampak hingga sebagian tulisannya rusak.
Perubahan situasi ini menunjukkan adanya pergeseran makna aksi. Demonstrasi yang awalnya bertujuan menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir berubah menjadi tindakan yang berdampak negatif terhadap fasilitas publik.
Momentum yang Dimanfaatkan Oknum
Di sisi lain, muncul indikasi bahwa situasi tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menilai tindakan perusakan tidak mencerminkan keseluruhan tujuan aksi.
“Kami sangat menyayangkan perusakan fasilitas umum oleh oknum pendemo, karena fasilitas yang dirusak itu dibangun menggunakan uang rakyat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi telah difasilitasi melalui audiensi. Artinya, ruang dialog sebenarnya sudah tersedia sebelum aksi berubah menjadi ricuh.
Dalam praktiknya, pergeseran ini memperlihatkan bagaimana aksi massa dapat berubah arah ketika ekspektasi tidak terpenuhi. Kekecewaan yang muncul kemudian berujung pada tindakan yang tidak lagi berkaitan langsung dengan tuntutan awal.
Arah Aspirasi dan Kewenangan yang Berbeda
Yang menjadi sorotan, tuntutan yang dibawa dalam demo Kompi Indramayu berkaitan dengan program pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan kewenangan pemerintah daerah yang menjadi tujuan aksi.
Lucky Hakim menjelaskan bahwa program revitalisasi tambak Pantura merupakan proyek strategis nasional. Lahan yang digunakan juga berada di bawah kewenangan kementerian terkait.
Dengan kata lain, arah penyampaian aspirasi dinilai tidak tepat sasaran. Ia menyebut bahwa aspirasi seharusnya disampaikan kepada pihak yang memiliki kewenangan langsung.
“Jika masyarakat ingin menyampaikan aspirasi dan mencari titik temu, maka seharusnya diarahkan kepada pihak berwenang,” kata dia.
Pergeseran fokus ini memperlihatkan ketidaksinkronan antara tuntutan dan pihak yang dituju. Dalam realitas di lapangan, kondisi tersebut berkontribusi terhadap eskalasi situasi yang berujung pada tindakan anarkis.