Bahasa Kita – Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) menyoroti pernyataan Amien Rais yang memicu polemik di ruang publik. Pernyataan tersebut berkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ketua Umum DPP Foksi Muhammad Natsir mengatakan narasi yang berkembang dalam pernyataan itu memunculkan respons dari pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya menilai konten yang beredar terindikasi memuat fitnah, pembunuhan karakter, dan serangan personal.
Natsir menegaskan penyampaian informasi di ruang publik harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyampaian informasi di ruang publik harus tetap mengedepankan prinsip kebenaran, kehati-hatian, serta tanggung jawab moral,” ujar Natsir di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Foksi Tekankan Prinsip Tabayyun dalam Ruang Publik
Menurut Natsir, tradisi keilmuan santri mengajarkan pentingnya prinsip tabayyun atau klarifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik. Karena itu, ia menilai setiap pernyataan publik harus memiliki dasar fakta yang jelas.
“Berangkat dari nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan tradisi keilmuan santri yang menjunjung tinggi prinsip tabayyun atau klarifikasi, kami memandang bahwa informasi yang disampaikan ke publik harus berbasis fakta dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Yang jadi sorotan, DPP Foksi menilai narasi yang berkembang dalam polemik tersebut tidak mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam komunikasi publik.
Dalam sudut pandang organisasi santri, penyebaran dugaan yang belum terbukti kebenarannya dinilai berpotensi mengarah pada fitnah. Karena itu, Foksi mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi di ruang digital.
Di sisi lain, Natsir menegaskan kebebasan berpendapat tetap menjadi bagian penting dalam sistem demokrasi Indonesia.
Foksi Ingatkan Tanggung Jawab Etis dalam Demokrasi
Natsir menilai kebebasan berpendapat tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab etis dan hukum. Menurutnya, kritik di ruang publik harus tetap menghormati kehormatan pihak lain.
“Kebebasan berpendapat juga harus disertai tanggung jawab etis dan hukum serta tidak melanggar kehormatan pihak lain,” tegasnya.
Dalam praktiknya, Foksi mengajak seluruh elemen bangsa, terutama tokoh publik, untuk menghadirkan narasi yang menyejukkan dan tidak memicu kegaduhan sosial.
Natsir juga meminta ruang digital tidak dijadikan sarana penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ia menilai marwah kepemimpinan nasional perlu dijaga bersama di tengah tingginya arus informasi digital.
Foksi Dukung Ruang Digital yang Sehat
Tak berhenti di situ, DPP Foksi menyatakan dukungannya terhadap berbagai upaya menjaga ruang digital Indonesia agar tetap sehat dan beretika.
Menurut Natsir, penyebaran narasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa perlu dihindari oleh seluruh pihak.
“Kami mengajak semua pihak sebagai bentuk komitmen santri untuk menjaga persatuan nasional, merawat akhlak publik, serta memperkuat demokrasi yang beradab,” ucapnya.
Dalam perkembangan selanjutnya, polemik terkait pernyataan Amien Rais masih terus menjadi perhatian publik. Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat mulai menyampaikan sikap terkait pentingnya menjaga etika komunikasi di ruang digital.