penyusupan ideologi atau pengaruh tertentu - infiltrasi di sekolah 4

Sekolah Jadi Medan Paparan Ideologi di Luar Pancasila

bahasakita.id —Sejumlah riset akademik menunjukkan bahwa sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia masih menjadi ruang yang rentan terhadap paparan ideologi di luar Pancasila, meskipun dukungan terhadap dasar negara tetap dominan.

Penelitian yang dipublikasikan dalam QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies pada April 2024 melibatkan 1.167 siswa Madrasah Aliyah di Jawa Timur. Sebanyak 87,5 persen responden menyatakan mendukung Pancasila sebagai ideologi negara.

Namun, data yang sama juga mencatat 12,5 persen siswa memiliki kecenderungan pada ideologi berbasis agama di luar Pancasila. Selain itu, 21 persen responden menunjukkan sikap intoleran terhadap perbedaan.

Membaca Pola Nasional

Dalam skala yang lebih luas, riset kolaboratif Badan Intelijen Negara dan Maarif Institute yang dipublikasikan BRIN pada November 2023 menunjukkan pola serupa. Sebanyak 23,3 persen pelajar SMA menyatakan setuju dengan gagasan negara berbasis agama.

Di tingkat mahasiswa, 39 persen responden dinyatakan telah terpapar paham radikal. Angka-angka ini memperlihatkan adanya jarak antara penguasaan nilai formal Pancasila dan praktik sikap kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Sejumlah kajian pendidikan mencatat bahwa infiltrasi ideologi tidak selalu berlangsung melalui kurikulum resmi. Media sosial, komunitas daring, dan jejaring nonformal menjadi kanal utama penyebaran paham di luar konsensus kebangsaan.

Upaya Penguatan Nilai

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila perlu diperkuat tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara afektif dan praksis.

Nilai Pancasila harus hidup dalam perilaku, bukan sekadar dihafalkan,” kata Yudian dalam keterangan resmi BPIP, 18 Agustus 2023.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak turut menyoroti dampak ideologi ekstrem terhadap anak dan remaja. Deputi Perlindungan Khusus Anak, Nahar, menyatakan paparan ideologi khilafah berpotensi melemahkan sikap toleransi dan nasionalisme.

BPIP menyebut koordinasi lintas kementerian diperkuat melalui pelatihan guru dan penguatan pendidikan karakter.

Temuan riset ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila masih memerlukan penguatan berkelanjutan agar mampu menjawab tantangan ideologis di era keterbukaan informasi.***