Tim Kemendagri turun ke Tapanuli Tengah untuk memediasi konflik antara Bupati Masinton Pasaribu dan DPRD terkait wacana pemakzulan.
Konflik Bupati Masinton Pasaribu dan DPRD Tapanuli Tengah mendapat perhatian Kemendagri. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengirim tim untuk memediasi kedua pihak.
Tito menyampaikan langkah tersebut seusai menghadiri pertemuan Tingkat Menteri IMT-GT ke-32 di Medan, Rabu (9/9) malam.
Menurut Tito, tim Kemendagri sudah turun langsung ke Tapanuli Tengah. Namun, ia belum memaparkan hasil mediasi tersebut.
Tim Kemendagri Mediasi Konflik Tapteng
Tito hanya memastikan tim Kemendagri menjalankan agenda mediasi antara DPRD Tapanuli Tengah dan Bupati Masinton.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta konflik tersebut segera selesai. Ia menilai perseteruan elite daerah tidak boleh menghambat pemerintahan.
Menurut Bobby, masyarakat akan menjadi pihak yang paling dirugikan jika konflik terus berlangsung.
Yang perlu dicermati, Tapanuli Tengah masih menghadapi persoalan penyaluran bantuan pascabencana banjir dan longsor pada 2025.
Wacana Pemakzulan Muncul dari Lima Partai
Wacana pemakzulan Masinton sebelumnya muncul setelah lima partai di DPRD Tapteng menggelar pertemuan pada Jumat (4/9).
Lima partai tersebut terdiri atas NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB. Mereka membahas sejumlah persoalan terkait jalannya pemerintahan.
Politikus Gerindra Hazmi Arif Simatupang menyebut pengelolaan pemerintahan dan anggaran menjadi sorotan utama.
Faktanya, penyerapan APBD Tapteng 2026 hingga Agustus disebut baru mencapai sekitar 30 persen.
Hazmi menilai kondisi tersebut dapat menghambat program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Selain itu, lima partai menyoroti penanganan banjir. Mereka menerima keluhan warga terkait penyaluran bantuan yang belum maksimal.
Gerindra Kemudian Tarik Pernyataan
Belakangan, DPC Gerindra Tapteng menyatakan tidak lagi terlibat dalam pernyataan sikap bersama terkait pemakzulan Bupati Masinton.
Hazmi sebelumnya menyatakan lima partai mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD hingga pemakzulan.
Namun, perkembangan sikap Gerindra tersebut membuat posisi politik dalam isu pemakzulan mengalami perubahan.
Di sisi lain, Bobby tetap meminta persoalan antara Bupati Masinton dan pimpinan DPRD segera diselesaikan.
Ia menegaskan konflik tidak boleh mengganggu pelayanan masyarakat, terlebih penyaluran bantuan bencana di Tapanuli Tengah masih berjalan.