Aturan imigrasi Takaichi memicu perdebatan di Jepang setelah pemerintah memperketat izin tinggal permanen pada Kamis (1/10). Perdana Menteri Sanae Takaichi menyebut sebagian warga cemas, sementara pakar dan pebisnis menilai Jepang butuh lebih banyak pekerja asing.
Pengetatan izin tinggal tidak berdiri sendiri. Kebijakan itu muncul di tengah meningkatnya penolakan terhadap imigrasi di Jepang.
Alasan Takaichi di Balik Aturan Imigrasi Takaichi
Takaichi menjelaskan sikapnya lewat unggahan panjang di X pada Minggu (27/9). Ia mengakui jumlah penduduk asing yang naik membuat sebagian warga merasa cemas. "Seiring meningkatnya jumlah penduduk asing di Jepang, pemerintah dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian warga merasa cemas dan merasa diperlakukan tidak adil," tulisnya.
Pemerintah ingin mendorong koeksistensi yang tertib antara warga Jepang dan warga asing. Tujuan itu menjadi dasar pengetatan sejumlah aturan bagi warga asing.
Sentimen Anti-Imigrasi dan Klaim Keliru di Media Sosial
Sejumlah program pemerintah untuk menarik pekerja internasional memicu kekhawatiran publik. Sentimen anti-imigrasi lalu menyebar cepat di media sosial.
Berbagai klaim keliru ikut beredar. Salah satunya menuduh bahwa sebagian besar penerima tunjangan kesejahteraan Jepang adalah warga asing. Klaim lain menyebut kehadiran warga asing membuat jalanan Jepang kurang aman.
Pakar dan Pebisnis Minta Pintu Tetap Terbuka
Di sisi lain, para ahli dan sejumlah pemimpin bisnis menyampaikan peringatan. Mereka menilai Jepang membutuhkan lebih banyak pekerja asing untuk menjaga keberlangsungan ekonominya. Harian bisnis Nikkei melaporkan pandangan tersebut.
"Jepang harus berhenti memandang warga asing semata-mata sebagai tenaga kerja sementara dan sebaliknya mendorong pemukiman jangka panjang mereka dengan memperluas pendidikan bahasa Jepang serta memperbaiki perlakuan terhadap mereka," tulis Nikkei.
Dampak bagi Pemohon Izin Tetap
Aturan baru mewajibkan pemohon berpendapatan di atas rata-rata dan mampu berbahasa Jepang sehari-hari. Biaya permohonan juga naik dari 10 ribu yen menjadi 200 ribu yen. Karena itu, ratusan orang mengantre di kantor imigrasi Tokyo sebelum aturan berlaku.
Pemerintah menegaskan perubahan ini tidak langsung memaksa warga asing yang sudah tinggal untuk keluar dari Jepang. Aturan imigrasi Takaichi kini menghadapkan pemerintah pada dua tuntutan sekaligus, yaitu meredam kecemasan warga dan menutup kekurangan tenaga kerja.
