Masalah MBG Ditargetkan Tuntas Sebelum 20 Oktober 2026

Masalah MBG menjadi perhatian pemerintah setelah Zulkifli Hasan menargetkan berbagai persoalan program tersebut tuntas sebelum 20 Oktober 2026.

Masalah MBG menjadi sorotan pemerintah menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan program itu selesai sebelum 20 Oktober.

Zulhas menyampaikan target tersebut di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8). Ia meyakini manajemen baru Badan Gizi Nasional (BGN) mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul.

Masalah MBG Masih Berbeda dengan Target Pangan Lain

Sementara itu, pemerintah mencatat sejumlah capaian dalam sektor pangan selama masa pemerintahan Prabowo. Swasembada beras dan jagung pakan menjadi dua capaian yang disebut Zulhas.

Menurutnya, pemerintah mampu menuntaskan target tersebut dalam waktu sekitar satu tahun. Namun, program Makan Bergizi Gratis masih menghadapi persoalan yang membutuhkan pembenahan.

Karena itu, Zulhas menaruh harapan pada manajemen baru BGN. Ia menyebut penyelesaian persoalan MBG menjadi target sebelum momentum dua tahun pemerintahan Prabowo.

Tata Kelola Dapur MBG Mulai Disisir

Di lapangan, BGN kini membenahi tata kelola sekaligus mendata kembali dapur MBG. Kepala BGN Sudaryono menyebut terdapat 27.485 dapur atau SPPG yang beroperasi.

BGN kemudian memeriksa lokasi dapur serta sekolah dan posyandu penerima layanan. Data tersebut menjadi dasar penetapan surat ketetapan sementara untuk memastikan ketepatan penerima manfaat.

Tak hanya itu, BGN menghentikan sementara 463 dapur selama 10 hari. Langkah tersebut memberi waktu bagi pengelola untuk melengkapi informasi mengenai dapur.

Selanjutnya, BGN akan mengonfirmasi data tersebut kepada sekolah. Konfirmasi itu bertujuan memastikan sekolah benar-benar menerima MBG dari SPPG yang tercatat.

Yang jadi sorotan berikutnya ialah pembenahan wilayah penerima. BGN menargetkan aktivasi dapur di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar mulai September.

Prioritas tersebut mencakup Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, dan NTB. Sudaryono juga menyebut aktivasi SPPG akan mengikuti peraturan badan baru.

Di sisi lain, BGN menjajaki teknologi BRIN untuk mendeteksi kualitas hidangan MBG melalui sensor uap. Alat tersebut menangkap uap makanan untuk analisis kimia.

Sudaryono belum menentukan lokasi pemasangan sensor tersebut. BGN juga masih memeriksa ketersediaan anggaran sebelum mengadopsi teknologi itu.

Faktanya, BGN membuka peluang memakai inovasi dari berbagai pihak. Menurut Sudaryono, teknologi yang mampu membantu optimalisasi MBG akan dipertimbangkan untuk diadopsi.