Utang Subsidi Pertamina Capai Rp166,84 Triliun pada Agustus

Utang subsidi Pertamina mencapai Rp166,84 triliun hingga Agustus 2026, termasuk carryover piutang tahun 2025.

Utang subsidi Pertamina masih mencapai Rp166,84 triliun hingga Agustus 2026. Nilai itu mencakup piutang subsidi dan dana kompensasi yang belum dibayar pemerintah.

Direktur Keuangan Pertamina Mega Satria memaparkan angka tersebut dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (26/8). Menurutnya, saldo piutang subsidi mencapai Rp24,4 triliun.

Sementara itu, saldo piutang dana kompensasi tercatat Rp142,44 triliun. Dengan demikian, total piutang Pertamina mencapai Rp166,84 triliun.

Utang Subsidi Pertamina Termasuk Piutang 2025

Yang perlu digarisbawahi, angka tersebut juga mencakup carryover piutang 2025 sebesar Rp54,4 triliun. Piutang itu menjadi bagian dari akumulasi kewajiban pembayaran pemerintah kepada Pertamina.

Di sisi lain, realisasi subsidi dan kompensasi BBM serta LPG sepanjang 2026 mencapai Rp236,98 triliun. Nilai tersebut terdiri atas subsidi Rp76,58 triliun dan kompensasi Rp160,4 triliun.

Pembayaran Pemerintah Baru Rp141,53 Triliun

Hingga 6 Agustus 2026, Kementerian Keuangan telah membayar Rp141,53 triliun. Pembayaran tersebut termasuk pelunasan carryover piutang 2025 sebesar Rp17,03 triliun.

Secara rinci, pemerintah membayar Rp63,49 triliun untuk subsidi. Selain itu, pembayaran piutang dana kompensasi mencapai Rp61,3 triliun.

Namun, selisih antara realisasi dan pembayaran masih tercermin dalam saldo piutang Pertamina. Data tersebut menjadi bagian pembahasan Pertamina bersama Komisi XII DPR RI.

Dalam rapat yang sama, Pertamina juga memaparkan realisasi penyaluran energi hingga Juli 2026. Biosolar tercatat mencapai 11,18 juta kiloliter.

Selanjutnya, penyaluran Pertalite mencapai 16,54 juta kiloliter. JBT minyak tanah tercatat 300 ribu kiloliter, sedangkan LPG tabung 3 kilogram mencapai 5,05 juta metrik ton.

Sementara itu, Pertamina menyatakan akan menjaga penyaluran subsidi energi tetap berjalan. Perusahaan juga terus mengupayakan pengendalian distribusi BBM agar tepat sasaran.