Reformasi pendanaan politik semakin menguat setelah KPK dan sejumlah pihak mengusulkan langkah pencegahan untuk menekan risiko korupsi kepala daerah sejak proses pemilu berlangsung.
Wacana pembenahan sistem politik daerah terus berkembang setelah tingginya biaya Pilkada dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Kini, perhatian tidak hanya tertuju pada penyebab masalah, tetapi juga pada solusi yang dapat diterapkan.
KPK menjadi salah satu lembaga yang mendorong perubahan tersebut. Lembaga antirasuah menilai pemberantasan korupsi harus dimulai sejak proses politik berlangsung, bukan hanya melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi.
Karena itu, KPK menawarkan sejumlah langkah pencegahan yang dinilai dapat mengurangi ketergantungan peserta pemilu terhadap biaya kampanye yang besar.
Salah satu usulan yang mengemuka ialah memperbesar peran negara dalam pembiayaan kampanye. Dalam praktiknya, negara dapat menyediakan alat peraga kampanye sehingga beban peserta pemilu menjadi lebih ringan.
Selain itu, KPK juga mendorong transformasi metode kampanye ke platform digital yang dinilai lebih efisien dan murah dibandingkan pola kampanye konvensional.
Usulan Perbaikan Sistem Politik untuk Menekan Korupsi Daerah
Pakar politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ridho Al-Hamdi menilai biaya politik yang tinggi dapat menciptakan tekanan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi proses pengambilan kebijakan.
Yang jadi sorotan, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar saat Pilkada kerap menghadapi tuntutan politik dari pihak yang memberikan dukungan selama kontestasi berlangsung.
Kendati demikian, Ridho menegaskan integritas pribadi tetap menjadi faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Lebih jauh, ia mendorong pemerintah dan DPR memanfaatkan revisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Partai Politik untuk memperbaiki tata kelola pendanaan politik.
Usulan lainnya mencakup pengawasan yang lebih ketat terhadap keuangan partai politik serta proses rekrutmen penyelenggara pemilu yang independen dan akuntabel.
Sementara itu, KPK juga mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Menurut lembaga tersebut, regulasi itu dapat mempersempit ruang praktik politik uang yang selama ini menjadi perhatian dalam berbagai pemilihan.
Dengan fokus pada pencegahan, reformasi pendanaan politik kini menjadi salah satu agenda yang terus mengemuka dalam upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.