bahasakita.id – Banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumbar, dan Sumut pada akhir November 2025 menyingkap hubungan panjang antara anomali iklim dan sejarah degradasi ekologis. BMKG menegaskan pemicu utamanya adalah Siklon Tropis Senyar. Direktur Meteorologi Publik BMKG Andri Ramdhani menyatakan pada Kamis (27/11) bahwa fenomena siklon di Selat Malaka bertentangan dengan teori wilayah khatulistiwa yang umumnya bebas dari siklon.
Siklon Senyar berasal dari Bibit Siklon 95B yang terbentuk sejak 21 November 2025. Sistem atmosfer ini membawa hujan ekstrem hampir tanpa jeda. Andri menyebut perubahan iklim global mengganggu pola angin dan tekanan udara, sehingga wilayah tropis dekat ekuator kini masuk zona risiko.
Sejarah ekologis Sumatra memperjelas konteks bencana ini. Walhi menilai kerusakan hulu-hilir menjadi faktor pengali utama. Deputi Eksternal Walhi Mukri Friatna menjelaskan pada Sabtu (29/11) bahwa Aceh kehilangan 130.743 hektare hutan sejak 2015, sementara reforestasi hanya 785 hektare per tahun. Ketimpangan ini mencerminkan perubahan fungsi ruang yang berjalan puluhan tahun.
Pada tingkat budaya tata ruang, Sumatra kini dibebani izin ekstraktif: 2,4 juta hektare IUP tambang, 2,3 juta hektare HGU sawit, dan 5,6 juta hektare izin kehutanan. Legalisasi sawit ilegal seluas 3,3 juta hektare di era Jokowi memperluas jejak konflik penggunaan ruang. Aktivitas PETI di Aceh mencapai 3.500 hektare dan mengikis fungsi ekologis kawasan lindung.
Dari Sumut, Jaka Kelana Damanik menyatakan pada Rabu (26/11) bahwa kayu-kayu besar yang hanyut saat banjir menunjukkan penebangan aktif. Peristiwa serupa muncul tiap tahun, menandakan pola kerusakan yang berulang. Jejak ini memperlihatkan pergulatan antara investasi dan perlindungan ekologis yang tidak seimbang.
Di Sumbar, menurut Walhi, hilangnya 320 ribu hektare hutan primer sejak 2001 menjadi penanda perubahan lanskap besar-besaran. Secara total, 740 ribu hektare tutupan pohon hilang dalam dua dekade. Tommy Adam menjelaskan pada Sabtu (29/11) bahwa DAS Aia Dingin kehilangan 780 hektare hutan. Ia menegaskan data risiko telah tersedia, namun tidak menjadi dasar kebijakan.
Bencana ini memperlihatkan bagaimana struktur ruang, sejarah deforestasi, dan perubahan iklim saling bertaut. Walhi menuntut audit lingkungan menyeluruh, penghentian alih fungsi hutan, serta penegakan hukum. Mereka menegaskan pemulihan harus mempertimbangkan budaya lokal dan hak masyarakat adat. (*)