bahasakita.id — Kebijakan impor mobil sebanyak 105.000 unit oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) menjadi pemantik diskursus serius mengenai esensi kedaulatan ekonomi. Di satu sisi, perusahaan mengejar efisiensi harga; di sisi lain, terdapat tanggung jawab moral untuk memperkuat manufaktur dalam negeri sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, memberikan kritik fundamental terhadap rencana ini. Menurutnya, penggunaan APBN untuk mendatangkan unit dari India tidak selaras dengan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
Paradoks Efisiensi dan Pertumbuhan
Said menyoroti bahwa industri manufaktur nasional seringkali tertinggal dari pertumbuhan PDB. Rencana impor ini dikhawatirkan akan memperlebar jurang tersebut, menghambat penyerapan tenaga kerja terampil, dan mengabaikan kapasitas produsen otomotif lokal yang tergabung dalam Gaikindo.
“Rencana Agrinas mengimpor 105.000 mobil niaga dari India menandakan belum sepenuhnya memahami cara berpikir presiden,” tegas Said pada Selasa (24/2/2026). Ia menekankan bahwa sirkulasi ekonomi seharusnya berputar di dalam negeri guna menekan angka pengangguran sarjana yang kini melampaui satu juta orang.
Konsekuensi Data dan Realita
Analisis dari lembaga riset Celios menunjukkan bahwa dampak makroekonomi dari kebijakan ini tidak bisa dianggap remeh. Penurunan pendapatan masyarakat diperkirakan mencapai Rp39 triliun, sementara surplus industri otomotif domestik bisa berkurang hingga Rp21,67 triliun jika impor ini tetap dilanjutkan tanpa evaluasi mendalam.
“Saya sangat menyayangkan uang APBN dibelanjakan, tetapi tidak memberi nilai tambah ekonomi buat rakyat di dalam negeri. Lebih bijak langkah ini tak perlu dipikir ulang, tetapi perlu dibatalkan,” ucap Said menutup argumen kritisnya mengenai pentingnya keberpihakan pada rantai pasok lokal.***