Bahasa Kita – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan kaderisasi partai harus dijalankan dengan sistem terbuka, terukur, dan akuntabel. Menurutnya, pendidikan politik tidak cukup hanya menjadi agenda rutin, tetapi wajib dikelola serius agar mampu menyiapkan calon pemimpin di berbagai bidang.
Pernyataan itu disampaikan Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, saat menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pelaporan kegiatan pendidikan politik yang dibiayai negara.
Kaderisasi Partai Dinilai Fungsi Utama
Hasto menyebut partai politik memiliki tugas pokok melakukan rekrutmen dan pembinaan kader. Karena itu, kaderisasi partai tidak bisa diperlakukan sebagai kegiatan tambahan.
“Ya, itu sejalan. Bahkan disertasi saya itu telah mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan politik, kaderisasi, sebagai bagian dari fungsi strategis dalam pelembagaan partai,” kata Hasto.
Menurutnya, pelembagaan partai akan sulit tercapai jika sistem kaderisasi tidak berjalan konsisten. Dalam praktiknya, partai memerlukan pola pembinaan yang berjenjang sejak tingkat bawah hingga nasional.
Ia menilai pendidikan politik menjadi ruang untuk membentuk kapasitas kader, pemahaman ideologi, serta kemampuan membaca persoalan publik.
Sistem Terbuka Butuh Laporan yang Jelas
Hasto menyambut usulan KPK agar penggunaan bantuan pemerintah untuk pendidikan politik dilaporkan secara rinci. Baginya, keterbukaan anggaran akan membantu publik melihat manfaat program yang dijalankan partai.
Dengan laporan yang jelas, kegiatan kaderisasi dapat diukur dari jumlah peserta, materi pelatihan, hingga hasil yang dicapai. Artinya, dana publik tidak berhenti pada pencatatan administratif.
“Sehingga dengan usulan dari KPK itu harus dijabarkan karena pendidikan politik merupakan fungsi pokok partai yang harus dijalankan sebagai tanggung jawab partai,” ujarnya.
Pada sisi yang sama, sistem terbuka juga dinilai mendorong persaingan sehat di internal partai. Kader mendapat kesempatan berkembang melalui mekanisme yang dapat dipantau.
KPK Soroti Lemahnya Tata Kelola
Sebelumnya, KPK mengkaji tata kelola partai politik dan menemukan empat persoalan utama. Temuan itu meliputi belum adanya peta jalan pendidikan politik, belum ada standar kaderisasi terintegrasi, belum tersedia sistem pelaporan keuangan partai, serta tidak jelasnya lembaga pengawas dalam aturan partai politik.
Yang kerap luput diperhatikan, lemahnya tata kelola berpengaruh langsung pada kualitas rekrutmen politik. Tanpa standar baku, proses pencarian kader berjalan berbeda di tiap partai dan sulit dievaluasi.
Struktur Berjenjang Jadi Sorotan
Menurut Hasto, partai harus menyiapkan pola kaderisasi yang berkesinambungan. Tahapan pembinaan perlu disusun dari pendidikan dasar, penguatan kepemimpinan, hingga penugasan di ruang publik.
Dengan kata lain, kaderisasi partai membutuhkan sistem yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar kegiatan seremonial tahunan.
Di lapangan, keteraturan itu akan menentukan kesiapan partai menempatkan kader pada jabatan strategis, baik di legislatif, eksekutif, maupun organisasi masyarakat.