Ferry JuliantonoMenteri Koperasi RI Ferry Juliantono

Bahasa Kita – Program Insersi Pendidikan Perkoperasian mulai diterapkan di Jawa Tengah dengan sasaran sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI hingga SMA/SMK/MA dan SLB. Program ini tidak hanya mengenalkan koperasi kepada siswa, tetapi juga menanamkan nilai gotong royong, tanggung jawab, dan kewirausahaan sejak dini.

Berbeda dengan model pembelajaran konvensional, materi koperasi tidak diajarkan sebagai mata pelajaran baru. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memilih pendekatan insersi dengan mengintegrasikan konsep perkoperasian ke dalam pelajaran yang sudah berjalan.

Pendekatan tersebut dinilai lebih efektif karena siswa dapat memahami konsep koperasi melalui konteks pembelajaran sehari-hari tanpa tambahan beban kurikulum.

Materi Berbeda untuk Setiap Jenjang Pendidikan

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian disusun sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Karena itu, materi yang diberikan pada setiap jenjang pendidikan memiliki fokus yang berbeda.

Pada tingkat SD dan MI, siswa dikenalkan dengan nilai gotong royong serta prinsip dasar koperasi. Selanjutnya, pada jenjang SMP dan MTs, pembelajaran berkembang ke aspek organisasi, pengelolaan, dan manfaat koperasi dalam kehidupan masyarakat.

Sementara itu, siswa SMA, SMK, dan MA mendapatkan materi yang lebih aplikatif. Pembelajaran diarahkan pada praktik koperasi serta pengembangan keterampilan kewirausahaan.

Untuk peserta didik di SLB, implementasi program disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing siswa.

Modul dan Pembekalan Guru Sudah Disiapkan

Yang jadi sorotan, Jawa Tengah tidak hanya meluncurkan kebijakan, tetapi juga menyiapkan perangkat pendukung sebelum program dijalankan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa modul pembelajaran perkoperasian telah selesai disusun. Selain itu, kepala sekolah, pengawas, dan guru telah menerima pembekalan untuk mendukung implementasi di lapangan.

Dengan kata lain, proses penerapan tidak dimulai dari nol. Pemerintah daerah telah menyiapkan fondasi agar materi dapat langsung diterapkan di sekolah-sekolah.

Kemendikdasmen Nilai Insersi Lebih Relevan

Toni Toharudin
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Toni Toharudin

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI, Toni Toharudin, menilai pendekatan insersi membuat pembelajaran menjadi lebih dekat dengan kehidupan siswa.

Menurutnya, pendidikan perkoperasian bukan sekadar mengenalkan sejarah koperasi atau cara membentuk organisasi ekonomi. Lebih jauh, pembelajaran ini menjadi sarana pembentukan karakter.

Nilai kejujuran, kepemimpinan, kemandirian, kebersamaan, dan tanggung jawab dapat ditanamkan melalui aktivitas belajar yang terhubung dengan konsep koperasi.

Pendekatan ini memungkinkan siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih otentik, tanpa harus menambah beban kurikulum atau menciptakan mata pelajaran baru,” kata Toni.

Dukungan Kementerian untuk Pengembangan Nasional

Program Insersi Pendidikan Perkoperasian mendapat dukungan dari sejumlah kementerian. Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menilai langkah Jawa Tengah dapat menjadi contoh bagi daerah lain.

Menurutnya, generasi muda perlu memahami koperasi sebagai bagian dari ekonomi Pancasila. Selain itu, koperasi juga berpotensi menjadi alternatif penciptaan lapangan kerja bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menilai program tersebut selaras dengan nilai keagamaan yang mengedepankan semangat tolong-menolong dan kemandirian umat.

Potensi Bentuk Generasi Wirausaha dan Gotong Royong

Mengacu pada tujuan jangka panjang, Program Insersi Pendidikan Perkoperasian diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik.

Selain memahami konsep ekonomi berbasis kebersamaan, siswa juga didorong memiliki semangat kewirausahaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama.

Jika dibandingkan dengan pembelajaran teori semata, pendekatan ini memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan praktik kehidupan sosial dan ekonomi. Karena itu, program yang dimulai di Jawa Tengah berpotensi menjadi model pengembangan pendidikan koperasi di tingkat nasional.