Bahasa Kita – Penanganan Kasus TBC dan HIV Samarinda memasuki fase penting setelah DPRD Kota Samarinda menyoroti kesiapan layanan kesehatan menghadapi potensi peningkatan pasien di masa mendatang. Selain kebutuhan regulasi, keterbatasan fasilitas, tenaga medis, hingga pelaksanaan skrining menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai target eliminasi penyakit pada 2030.
Kondisi tersebut muncul seiring pertumbuhan jumlah penduduk Samarinda yang telah melampaui 868 ribu jiwa. Mobilitas masyarakat yang tinggi dinilai berpotensi meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular antarwilayah.
Karena itu, DPRD bersama pemerintah daerah mulai memetakan berbagai hambatan yang masih terjadi di lapangan sebelum menyelesaikan kebijakan penanganan TBC dan HIV/AIDS.
Kesiapan Rumah Sakit Masih Jadi Tantangan
Salah satu fokus perhatian berada pada kesiapan fasilitas kesehatan rujukan. Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Samarinda menemukan masih adanya keterbatasan sarana dalam pelayanan pasien TBC dan HIV/AIDS saat melakukan kunjungan ke RSUD Inche Abdoel Moeis.
Meski begitu, rumah sakit tersebut tengah menjalankan sejumlah program pengembangan fasilitas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Yang menarik, proses penguatan layanan tidak hanya menyasar pembangunan sarana fisik. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas pelayanan agar mampu mengakomodasi kebutuhan pasien yang terus bertambah.
“Mudah-mudahan anggaran tersebut bisa segera turun pada Agustus mendatang, karena saat ini dokumennya sedang di-review oleh inspektorat wilayah,” ujar Ketua Pansus IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.
Kebutuhan SDM Masih Perlu Diperkuat
Selain fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi faktor penting dalam penanganan penyakit menular.
Menurut Sri Puji Astuti, pelayanan di RSUD IA Moeis saat ini sudah berjalan cukup maksimal. Bahkan, rumah sakit tersebut akan mendapat tambahan dua dokter residen dari Universitas Mulawarman yang dijadwalkan mulai berpraktik pada Desember 2026.
Namun, kebutuhan sumber daya manusia dinilai masih perlu diperkuat untuk mengimbangi potensi peningkatan kasus TBC dan HIV/AIDS.
“Karena peningkatan kasus TB-HIV tinggi, maka bagaimana kesiapan pemerintah terutama SDM-nya, sarana dan prasarananya, lalu pengobatannya, skrining-nya itu semua masih terbatas,” katanya.
Fenomena Migrasi Pasien Jadi Sorotan
Dalam pembahasan terbaru, DPRD juga menyoroti fenomena migrasi pengobatan yang terjadi di sejumlah fasilitas kesehatan.
Di lapangan, sejumlah pasien HIV dan TBC dari kawasan perkotaan memilih menjalani pengobatan di wilayah lain seperti Puskesmas Palaran dan Puskesmas Bukuan.
Langkah tersebut dilakukan karena sebagian pasien ingin menjaga kerahasiaan identitas mereka. Akibatnya, distribusi layanan kesehatan menjadi tidak sepenuhnya mencerminkan asal wilayah pasien.
Yang perlu digarisbawahi, fenomena ini menunjukkan bahwa stigma terhadap penderita HIV dan TBC masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan penyakit menular.
Lonjakan IMS Dorong Penguatan Skrining
Selain kasus TBC dan HIV, DPRD juga menerima laporan mengenai meningkatnya kasus Infeksi Menular Seksual (IMS) di tingkat puskesmas.
Kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan skrining sebagai langkah deteksi dini. Menurut Sri Puji, proses pemeriksaan yang lebih luas menjadi bagian penting dalam upaya memutus rantai penularan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah tidak hanya fokus pada pengobatan. Sebaliknya, langkah pencegahan melalui edukasi dan pemeriksaan kesehatan rutin juga terus diperkuat.
Pemerintah Siapkan Langkah Penanganan Lanjutan
Selanjutnya, DPRD Samarinda akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memperoleh data terbaru mengenai perkembangan kasus TBC dan HIV/AIDS.
Data tersebut akan digunakan untuk memperkuat strategi penanganan sekaligus menyelesaikan berbagai hambatan yang masih ditemukan di lapangan.
Jika dibandingkan dengan tantangan yang ada saat ini, penguatan regulasi, fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta sistem skrining menjadi faktor yang dinilai menentukan keberhasilan Samarinda mencapai target eliminasi TBC dan HIV/AIDS pada 2030.