Aturan dapur MBG kembali menjadi perhatian setelah Badan Gizi Nasional menjatuhkan suspend kepada 16 SPPG di NTB. Pemerintah daerah kini mengingatkan seluruh pengelola agar mematuhi standar gizi, kebersihan, dan penggunaan bahan baku.
Aturan dapur MBG mendapat penegasan kembali setelah Badan Gizi Nasional memberikan sanksi suspend kepada 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Nusa Tenggara Barat. Langkah tersebut menjadi peringatan bagi seluruh dapur yang masih beroperasi.
Ketua Satgas MBG Pemprov NTB, Fathul Gani, menegaskan pengelolaan dapur harus berjalan secara profesional. Menurutnya, evaluasi yang dilakukan BGN menjadi acuan agar pelayanan kepada penerima manfaat tetap memenuhi standar.
BGN Ingatkan Standar Gizi dan Kebersihan Dapur
Selain memperbaiki kualitas menu, pengelola dapur diminta menjaga kebersihan lingkungan kerja serta mematuhi seluruh regulasi terbaru. Dalam praktiknya, kepatuhan terhadap standar operasional menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas layanan.
“Ini jadi peringatan bagi yang masih beroperasi sekarang. Pengelolaan SPPG ini harus betul-betul profesional. Jaga standar kecukupan gizi, jaga kebersihan lingkungan dapur, dan patuhi aturan yang ada.”
Tak hanya itu, Satgas MBG juga mengingatkan seluruh mitra yayasan, SPPI, dan relawan agar mengikuti ketentuan mengenai penggunaan bahan baku operasional.
Penggunaan Elpiji Subsidi dan Minyakita Dilarang
Yang menjadi sorotan, BGN kembali menegaskan larangan penggunaan elpiji bersubsidi maupun Minyakita dalam operasional dapur MBG. Kedua produk tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin sehingga tidak boleh digunakan dalam kegiatan operasional SPPG.
Fathul menjelaskan seluruh dapur wajib menggunakan elpiji non-subsidi sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, setiap pengelola diminta memastikan seluruh kebutuhan operasional mengikuti regulasi.
Suspend Jadi Peringatan untuk Seluruh Pengelola
Menurut Fathul, pemberian suspend kepada 16 SPPG bukan hanya menjadi sanksi administratif, tetapi juga pengingat bagi seluruh dapur MBG agar meningkatkan kualitas pengelolaan. Dengan demikian, standar gizi, kebersihan, serta kepatuhan terhadap aturan dapat terus dijaga dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.