bahasakita.id – Korupsi sumber daya alam (SDA) dan kerusakan ekologis, menurut Ketua PP Muhammadiyah M. Busyro Muqoddas, tidak dapat dipahami tanpa membaca ulang fondasi sistem politik Indonesia.
Dalam konferensi pers di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jumat (19/12/2025), Busyro menyatakan bahwa wilayah kaya SDA justru kerap terjerumus dalam konflik agraria dan bencana kemanusiaan. Fenomena ini mencerminkan kegagalan tata kelola negara.
“Korupsi sumber daya alam merupakan produk dari sistem politik yang memungkinkan kebijakan negara dibajak oleh kepentingan modal,” ujar Busyro.
Ia menjelaskan, desain politik yang minim transparansi membuat elite politik bergantung pada pemodal. Ketergantungan ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang mengorbankan lingkungan.
Membaca Politik di Balik Bencana
Busyro menekankan bahwa bencana ekologis harus dibaca sebagai gejala struktural. Ada relasi langsung antara politik elektoral, korupsi, dan degradasi lingkungan.
Karena itu, koreksi teknis semata dinilai tidak memadai.
Jalan Pembaruan
Busyro mendorong revisi Undang-Undang Partai Politik, Pemilu, dan Pilkada sebagai prasyarat memutus siklus korupsi struktural. Ia juga menyoroti pentingnya kebebasan akademik dan penguatan nalar publik.
Selain itu, ia mengkritik lambannya penetapan status darurat kemanusiaan nasional atas bencana di Sumatra bagian utara.
“Ini kewajiban negara terhadap warganya,” pungkas Busyro.***