Prabowo Minta Himbara Jemput Bola Buka Rekening Warga

Prabowo Subianto meminta Himbara menjemput bola membuka rekening masyarakat untuk memperluas inklusi dan literasi keuangan.

Prabowo Subianto meminta Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara menjemput bola dalam pembukaan rekening masyarakat. Pemerintah menyiapkan langkah tersebut untuk memperluas akses layanan keuangan.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan arahan itu disampaikan Presiden dalam pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).

Menurut Airlangga, BRI dan Bank Syariah Indonesia akan mempersiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah juga akan menggunakan data kependudukan sebagai dasar proses tersebut.

Prabowo Dorong Pembukaan Rekening Berbasis Data Dukcapil

Dalam pelaksanaannya, data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menjadi acuan. Data tersebut kemudian akan dipadupadankan dengan sistem Bank Indonesia.

Airlangga menjelaskan integrasi itu mencakup sistem pembayaran dan gateway system. Pemerintah juga menyiapkan penggunaan QRIS dalam sistem tersebut.

Dengan kata lain, rekening yang disiapkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai akses perbankan. Sistem tersebut juga mendukung transaksi pembayaran masyarakat melalui QRIS.

Rekening Masyarakat Disiapkan untuk Program Pemerintah

Selain itu, pemerintah menyiapkan rekening tersebut agar berbagai program pemerintah dapat tersalurkan. Nantinya, program-program tersebut akan dikirimkan melalui rekening yang tersedia bagi masyarakat.

Yang jadi sorotan, langkah ini berkaitan dengan target peningkatan inklusi keuangan. Pemerintah ingin akses masyarakat terhadap layanan keuangan menjadi lebih luas.

Pada saat yang sama, data OJK dan BPS menunjukkan inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen. Angka tersebut menjadi gambaran capaian akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan juga berada di atas standar OECD. Airlangga menyebut survei Indonesia mencatat angka 69,57 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan standar literasi keuangan OECD sebesar 63 persen. Karena itu, pemerintah juga menyoroti sisi literasi dalam agenda perluasan rekening masyarakat.

Airlangga menyebut penyiapan rekening tersebut diarahkan agar literasi dan inklusi keuangan dapat mencapai tingkat yang lebih optimal.