Tuntutan demo mahasiswa 2026 menjadi sorotan setelah aksi unjuk rasa berlangsung serentak di Jakarta, Majalengka, Palembang, Balikpapan, dan Banjarmasin. Massa membawa berbagai isu, mulai dari kenaikan harga BBM hingga evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan tata kelola pemerintahan.
Tuntutan demo mahasiswa 2026 tidak hanya berfokus pada satu kebijakan pemerintah. Massa aksi menyampaikan berbagai aspirasi yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, pengelolaan anggaran negara, hingga pelaksanaan program strategis nasional.
Rangkaian demonstrasi berlangsung pada Senin (15/6/2026) di lima kota besar. Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia.
Dalam praktiknya, setiap daerah membawa isu lokal masing-masing, namun tetap memiliki benang merah berupa permintaan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kenaikan Harga Pertamax Memicu Gelombang Aksi
Faktanya, kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax menjadi isu yang paling banyak disuarakan mahasiswa.
Harga Pertamax meningkat dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 atau naik sekitar 32 persen.
Mahasiswa menilai kenaikan tersebut memperbesar beban masyarakat ketika daya beli melemah dan kesempatan kerja dinilai belum membaik.
Selain itu, peserta aksi juga meminta pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta mengurangi pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Program MBG Menjadi Salah Satu Sorotan Demonstran
Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian dalam berbagai aksi.
Sejumlah kelompok mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara dan mengevaluasi pelaksanaan program tersebut. Mereka juga menyoroti Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari tuntutan.
Yang menjadi sorotan, mahasiswa mengaitkan evaluasi MBG dengan dugaan korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN) yang saat ini sedang diproses Kejaksaan Agung.
Besarnya anggaran BGN yang mencapai Rp268 triliun pada 2026 turut menjadi dasar kritik terhadap efektivitas pelaksanaan program.
Setiap Kota Membawa Aspirasi Berbeda
Di Jakarta, mahasiswa Universitas Bung Karno mengajukan enam tuntutan, termasuk evaluasi MBG, peninjauan kenaikan BBM, revisi Undang-Undang Polri, supremasi sipil, stabilitas rupiah, dan jaminan hak pendidikan.
Majalengka mengangkat isu efisiensi APBN, evaluasi program MBG, serta kondisi ekonomi nasional.
Sementara itu, mahasiswa di Palembang menambahkan tuntutan mengenai kelangkaan BBM, penempatan TNI dan Polri sesuai fungsi institusi, serta penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap seorang aktivis hak asasi manusia.
Di Balikpapan, aksi berpusat pada evaluasi kinerja Presiden Prabowo Subianto dan kebijakan harga BBM. Adapun mahasiswa di Banjarmasin menyoroti revisi Undang-Undang Polri dan pemerataan kesejahteraan pendidikan di daerah terpencil.
Pemerintah Beri Respons atas Gelombang Demonstrasi
Pemerintah menyatakan menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.
Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI Hariqo Wibawa Satria menyebut pemerintah dan mahasiswa memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga kepentingan Indonesia.
Selanjutnya, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menepis anggapan bahwa pemerintah antikritik. Ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap berbagai masukan, termasuk mengenai transparansi serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti mempertanyakan sejauh mana perubahan yang telah dilakukan pemerintah sejak aksi massa pada Agustus 2025. Menurutnya, demonstrasi yang terus muncul menunjukkan masih besarnya perhatian publik terhadap arah kebijakan nasional.