Inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,62 persen, sementara pemerintah menyiapkan rekening warga melalui integrasi data Dukcapil dan sistem Bank Indonesia.
Inklusi keuangan Indonesia menjadi pijakan pemerintah dalam menyiapkan rekening bagi masyarakat. Data OJK dan BPS mencatat tingkat inklusi keuangan telah mencapai 93,62 persen.
Di sisi lain, pemerintah masih mendorong perluasan akses layanan keuangan. Presiden Prabowo Subianto meminta Himbara menjemput bola menyiapkan rekening bagi masyarakat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan arahan tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Inklusi Keuangan Indonesia Ditopang Sistem QRIS
Dalam rencana tersebut, pemerintah akan memanfaatkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data kependudukan kemudian akan dipadupadankan dengan sistem Bank Indonesia.
Menurut Airlangga, integrasi itu mencakup sistem pembayaran dan gateway system. Pemerintah juga menyiapkan QRIS sebagai bagian dari sistem transaksi.
Artinya, rekening masyarakat akan terhubung dengan sistem pembayaran yang disiapkan pemerintah. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
Literasi Keuangan Indonesia Lampaui Standar OECD
Yang patut dicatat, capaian literasi keuangan Indonesia juga berada di atas standar OECD. Survei yang disampaikan Airlangga mencatat tingkat literasi mencapai 69,57 persen.
Angka itu melampaui standar OECD yang berada di level 63 persen. Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan kondisi literasi keuangan yang relatif baik.
Sementara itu, rekening yang dipersiapkan Himbara memiliki fungsi lanjutan. Pemerintah nantinya dapat mengirimkan berbagai program kepada masyarakat melalui rekening tersebut.
BRI dan Bank Syariah Indonesia mendapat arahan untuk mempersiapkan rekening masyarakat. Prosesnya akan mengacu pada data kependudukan yang tersedia.
Selain itu, konsep penjemputan bola menjadi bagian dari arahan Presiden. Bank akan mempersiapkan rekening bagi masyarakat berdasarkan data yang dipadukan dengan sistem Bank Indonesia.
Lebih jauh, Airlangga menyebut langkah tersebut bertujuan membuat literasi dan inklusi keuangan mencapai tingkat optimal. Program itu berjalan ketika capaian inklusi nasional sudah berada di angka 93,62 persen.
Dengan demikian, perkembangan terbaru berfokus pada penyiapan infrastruktur rekening masyarakat. Data kependudukan, sistem pembayaran, dan QRIS menjadi bagian dari mekanisme yang disiapkan.