Wacana pemakzulan Masinton Pasaribu memasuki perkembangan baru setelah Gerindra Tapteng menarik keterlibatannya, sementara Kemendagri menjalankan mediasi.
Wacana pemakzulan Masinton Pasaribu menghadapi perkembangan baru setelah DPC Gerindra Tapanuli Tengah menarik keterlibatannya.
Perubahan sikap itu muncul ketika Kemendagri sudah mengirim tim untuk memediasi konflik antara Bupati Masinton dan DPRD Tapteng.
Situasi tersebut membuat proses penyelesaian konflik pemerintahan Tapanuli Tengah kini berjalan melalui jalur mediasi.
Gerindra Tak Lagi Terlibat dalam Sikap Bersama
Ketua DPC Gerindra Tapteng Hazmi Arif Simatupang sebelumnya ikut menyuarakan persoalan kepemimpinan Bupati Masinton.
Namun, belakangan DPC Gerindra menyatakan sudah tidak terlibat dalam pernyataan sikap bersama mengenai pemakzulan.
Sebelumnya, Hazmi menyebut lima partai mempertimbangkan langkah politik melalui DPRD Tapanuli Tengah hingga pemakzulan bupati.
Lima partai yang hadir dalam pertemuan 4 September itu ialah NasDem, Golkar, Gerindra, PAN, dan PKB.
Kemendagri Pilih Jalur Mediasi
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kemendagri telah menurunkan tim ke Tapanuli Tengah.
Tim tersebut bertugas memediasi Bupati Masinton dengan DPRD Tapteng. Tito menyampaikan informasi itu di Medan, Rabu (9/9) malam.
Ia belum mengungkap hasil mediasi maupun tahapan berikutnya dalam penyelesaian konflik tersebut.
Di sisi lain, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta kedua pihak segera menyelesaikan perselisihan.
Menurut Bobby, konflik elite pemerintahan tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik di Tapanuli Tengah.
Persoalan Anggaran dan Bantuan Bencana
Yang jadi sorotan sebelumnya ialah rendahnya penyerapan APBD Tapteng 2026. Hingga Agustus, serapan anggaran disebut baru sekitar 30 persen.
Hazmi menilai kondisi itu dapat menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Selain anggaran, lima partai juga menyoroti penanganan banjir. Mereka menyebut bantuan bagi korban belum tersalurkan secara maksimal.
Faktanya, Bobby juga menyinggung lambatnya penyaluran bantuan bencana di Tapteng dibandingkan daerah lain.
Tapanuli Tengah menjadi salah satu wilayah Sumatera Utara yang terdampak banjir dan longsor pada 2025.
Karena itu, Bobby meminta konflik antara bupati dan pimpinan DPRD segera berakhir agar tidak berdampak kepada masyarakat.
Selanjutnya, Kemendagri masih menjalankan proses mediasi. Sementara itu, perubahan sikap Gerindra menjadi perkembangan terbaru dalam dinamika politik Tapteng.