Aksi Menuju Indonesia Bangkrut yang digelar BEM UI di Jakarta membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah, mulai dari pengelolaan APBN hingga program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak tepat sasaran.
Aksi Menuju Indonesia Bangkrut yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) pada Jumat (12/6) menarik perhatian publik. Aksi tersebut melibatkan lebih dari 700 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang turun ke jalan menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
Dalam aksi itu, massa membawa lima tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan koperasi desa merah putih, menghentikan militerisme di ruang sipil, dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan dalam kebijakan yang dinilai bermasalah.
Kritik terhadap Pengelolaan APBN
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saat ini tidak berjalan secara efektif. Menurutnya, sejumlah program pemerintah menyerap anggaran besar tetapi belum memberikan manfaat yang dianggap sepadan bagi masyarakat.
Yang jadi sorotan dalam aksi tersebut adalah alokasi dana untuk program MBG. Menurut Yatalathof, penggunaan anggaran untuk program itu tidak memiliki rincian yang cukup jelas dalam APBN.
“MBG itu kan di APBN hanya masuk di penjelasan saja. Itu pasal karet banget,” ujarnya dalam konferensi pers.
Selain itu, ia menilai anggaran yang dialokasikan untuk Badan Gizi Nasional, koperasi desa merah putih, dan sekolah rakyat lebih baik digunakan untuk memperkuat layanan pendidikan serta kesehatan yang merata.
Mahasiswa Soroti Harga Kebutuhan Pokok
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, mengaitkan tingginya harga kebutuhan pokok dan BBM dengan kebijakan anggaran negara.
Menurutnya, persoalan tersebut muncul karena alokasi sumber daya yang dianggap tidak tepat sasaran. Karena itu, ia mendorong pemerintah menghentikan program yang dinilai tidak berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Jundi meminta pemerintah menunjukkan kesadaran terhadap situasi ekonomi yang berkembang saat ini.
“Akui dulu ada kesalahan, sadari dulu ada misalokasi sumber daya, baru perlahan dikembalikan,” katanya.
Dalam konteks tersebut, mahasiswa menilai langkah koreksi kebijakan penting dilakukan agar penggunaan APBN lebih fokus pada kebutuhan dasar masyarakat.
Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi
Dalam aksi bertajuk Menuju Indonesia Bangkrut, massa menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
- Menghentikan pemborosan APBN.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Menghentikan program MBG dan koperasi desa merah putih.
- Menghentikan militerisme di ruang sipil.
- Meminta pemerintah mengakui kesalahan kebijakan.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang jelas terhadap berbagai kebijakan yang berdampak luas.
Selain itu, isu ruang sipil juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa menilai pembahasan revisi Undang-Undang Polri berpotensi mempersempit ruang masyarakat dalam menyampaikan pendapat.
Di sisi lain, massa tetap menyuarakan tuntutannya sepanjang aksi berlangsung. Hingga malam hari, para peserta demonstrasi masih aktif melakukan orasi dan menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, penggunaan APBN, serta kebijakan publik yang menjadi fokus kritik mereka.