Aksi Menuju Indonesia Bangkrut menjadi tajuk demonstrasi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Melalui aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, tata kelola anggaran, hingga arah kebijakan nasional.
Aksi Menuju Indonesia Bangkrut digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI) pada Jumat (12/6/2026). Demonstrasi berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, dan diikuti sekitar 1.500 mahasiswa.
Selain mahasiswa UI, aksi juga melibatkan peserta dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta serta Institut Pertanian Bogor (IPB). Demonstrasi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Secara faktual, aksi lahir dari konsolidasi seluruh BEM fakultas di lingkungan UI dan dibuka untuk masyarakat umum tanpa afiliasi kelompok tertentu.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa kepada Pemerintah
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyampaikan bahwa seluruh tuntutan merupakan hasil pembahasan bersama antar-BEM fakultas.
Mahasiswa kemudian membawa lima tuntutan yang menjadi fokus demonstrasi, yaitu:
- Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dinilai tidak efisien.
- Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), terutama setelah kenaikan harga Pertamax.
- Mengevaluasi dan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai belum tepat sasaran.
- Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil dan memperkuat demokrasi.
- Mendesak Presiden Prabowo Subianto bertanggung jawab atas berbagai kebijakan yang dinilai berdampak pada kondisi ekonomi nasional.
Menurut mahasiswa, berbagai tuntutan tersebut berangkat dari kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, arah pembangunan, serta pengelolaan kebijakan publik.
Isu APBN, BBM, dan MBG Jadi Sorotan
Salah satu isu yang paling banyak disuarakan dalam aksi ialah pengelolaan APBN yang dinilai belum efisien.
Selain itu, mahasiswa menyoroti kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen yang dianggap memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat serta memperlemah daya beli.
Di sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi sasaran kritik. Massa aksi menilai kedua program tersebut perlu dievaluasi karena dianggap belum memberikan dampak yang optimal terhadap masyarakat.
Yang menjadi sorotan berikutnya ialah meningkatnya keterlibatan unsur militer di berbagai sektor sipil. Mahasiswa menilai kondisi tersebut perlu dikaji kembali agar sejalan dengan prinsip demokrasi pascareformasi.
Rute Aksi Berubah karena Pengaturan Lalu Lintas
Dalam pelaksanaannya, demonstrasi sempat mengalami perubahan rute.
Bus yang membawa massa dari Kampus UI Depok tidak langsung menuju Bundaran HI, melainkan dialihkan ke kawasan Dukuh Atas sebelum bergerak ke arah Gedung DPR RI.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan membenarkan adanya perubahan tersebut. Sementara itu, sebagian peserta tetap berkonsolidasi di sekitar Kantor TVRI.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan pengalihan dilakukan karena Bundaran HI merupakan pusat aktivitas masyarakat dan kawasan ekonomi. Polisi kemudian mengarahkan lokasi penyampaian aspirasi ke Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.
Pemerintah dan Partai Politik Beri Tanggapan
Setelah aksi berlangsung, pemerintah memberikan respons melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.
Pemerintah menyatakan telah menjalankan efisiensi anggaran sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, pemerintah juga menyebut terus memperkuat ketahanan energi, mengevaluasi pelaksanaan program MBG, serta membenahi struktur ekonomi nasional.
Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menilai demonstrasi mahasiswa merupakan alarm bagi pemerintah agar lebih memperhatikan aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyampaikan bahwa dialog yang terbuka dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan ekonomi masyarakat akan lebih efektif dibanding mengabaikan aspirasi publik. Menurutnya, masyarakat saat ini menghadapi tantangan berupa melemahnya daya beli, kenaikan harga kebutuhan, serta terbatasnya lapangan pekerjaan.