Bahasa Kita – PPPK protes CPNS semakin meluas setelah kebijakan alih status non-ASN menjadi CPNS di sektor kesehatan memicu tuntutan kepastian status dari pegawai di sektor lain.
Surat Edaran Kemenkes yang mengatur pengajuan non-ASN menjadi CPNS dinilai memunculkan pertanyaan baru terkait arah kebijakan kepegawaian nasional.
Bagi banyak PPPK, kebijakan tersebut dianggap membuka peluang yang tidak merata. Mereka menilai belum ada kepastian yang sama untuk status kepegawaian di luar sektor kesehatan.
Pertanyaan atas Arah Kebijakan Kepegawaian
Dalam konteks ini, PPPK mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam mengelola status kepegawaian.
Fadlun Abdillah menyatakan bahwa regulasi telah jelas mengatur posisi Satpol PP sebagai PNS. Namun implementasinya dinilai belum sejalan.
Menurutnya, perbedaan perlakuan antar sektor menimbulkan ketidakpastian.
“Undang-undang sudah jelas mengamanatkan bahwa Satpol PP harus PNS,” ujarnya.
Kondisi ini memperkuat tuntutan agar pemerintah memberikan kepastian status bagi PPPK secara menyeluruh.
Status PPPK Dinilai Belum Menjamin
Salah satu yang menjadi sorotan adalah karakter status PPPK yang dianggap tidak memberikan jaminan jangka panjang.
Menurut Fadlun, PPPK memiliki karakteristik seperti pegawai kontrak yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu.
Selain itu, tidak adanya jenjang karier dan jaminan pensiun menjadi faktor yang memperkuat tuntutan perubahan status.
Dalam sudut pandang ini, PPPK melihat status PNS sebagai bentuk kepastian yang lebih jelas.
Dampak Kebijakan terhadap Dinamika ASN
Kebijakan alih status non-ASN juga memunculkan dinamika baru di kalangan ASN dan non-ASN.
Kecemburuan sosial menjadi salah satu dampak yang mulai terlihat. Hal ini dipicu oleh perbedaan peluang antar sektor.
Di sisi lain, kebijakan tersebut juga menjadi pemantik bagi kelompok lain untuk menyuarakan aspirasi serupa.
Fadlun menilai kondisi ini berpotensi meluas jika tidak ada kejelasan kebijakan.
Tuntutan Kebijakan yang Lebih Merata
Seiring berkembangnya situasi, tuntutan terhadap pemerintah semakin mengarah pada kebijakan yang lebih merata.
PPPK dan honorer di berbagai sektor mulai melihat peluang untuk memperjuangkan status mereka.
Desakan kepada pemerintah tidak hanya terkait pengangkatan CPNS, tetapi juga kepastian arah kebijakan kepegawaian.
Dalam praktiknya, situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan satu sektor dapat berdampak luas pada sektor lainnya.