bahasakita.id — Arah kebijakan pangan Indonesia memperlihatkan konsistensi negara dalam menguatkan beras, sementara uwi dan pangan lokal lain kehilangan ruang struktural.
Sejak awal republik, pangan ditempatkan sebagai instrumen stabilitas. Negara memilih beras sebagai penanda kemakmuran dan ukuran keberhasilan pembangunan.
Pilihan ini tidak netral. Umbi-umbian seperti uwi (Dioscorea spp.) yang telah lama menopang kehidupan masyarakat Nusantara tidak terintegrasi dalam desain kebijakan pangan nasional.
Struktur Warisan Penjajahan
Kebijakan beras-sentris berakar pada sistem pangan masa penjajahan Belanda. Pemerintah penjajah memusatkan produksi beras untuk mengontrol desa dan menjamin suplai murah bagi pusat ekonomi.
Pascakemerdekaan, struktur tersebut tidak direkonstruksi secara mendasar. Negara melanjutkannya dalam kerangka pembangunan nasional.
Rasionalisasi Pembangunan
Pada era Orde Baru, negara mengonsolidasikan pilihan tersebut melalui Revolusi Hijau. Subsidi, riset, dan infrastruktur diarahkan pada padi secara sistematis.
Sebaliknya, uwi dan umbi lokal tidak memperoleh dukungan kelembagaan. Tidak tersedia skema harga nasional, jaminan serapan industri, maupun investasi riset jangka panjang.
Diversifikasi pangan hadir sebagai wacana kebijakan, tetapi berhenti pada tataran normatif. Instrumen fiskal dan kelembagaan tidak mengikuti.
Pada saat yang sama, impor gandum meningkat tajam untuk menopang industri terigu. Ketergantungan ini membuat sistem pangan nasional rentan terhadap krisis global.
Makna yang Dibentuk Negara
Kebijakan pangan tidak hanya mengatur produksi, tetapi juga membentuk makna. Pendidikan gizi, bantuan pangan, dan narasi resmi selama puluhan tahun menyamakan nasi dengan kelayakan hidup.
Umbi-umbian lalu ditempatkan sebagai pangan inferior. Stigma ini terbentuk secara sistematis melalui kebijakan yang berulang.
Padahal, uwi tumbuh di lahan marginal, adaptif terhadap tekanan iklim, dan tersedia secara lokal.
Kasus uwi memperlihatkan bahwa pangan adalah hasil keputusan politik. Ketika negara memilih satu komoditas secara eksklusif, pangan lain kehilangan masa depan kebijakannya.***